iklan

HEADLINE, SOSIAL INKLUSIF

FHT minta Pemerintah lebih serius terapkan literasi digital dan UU sibernetik di TL

FHT minta Pemerintah lebih serius terapkan literasi digital dan UU sibernetik di TL

Direktur Eksekutif FHT (Yayasan Hadomi Timor), Nicho Linux. Foto Tatoli/Cidalia Fatima

DILI, 16 januari 2025 (TATOLI)— Direktur Eksekutif FHT (Yayasan Hadomi Timor), Nicho Linux meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menerapkan program literasi digital hingga undang-undang keamanan dan kejahatan sibernetik yang belum juga dibentuk.

Ia meminta agar literasi digital dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran atau bagian dari ekstrakurikuler di Sekolah Dasar (SD) sehingga generasi muda bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta meningkatkan kemampuan untuk menganalisis informasi yang ditemukan secara online.

“Literasi digital ini sangat penting karena perubahan teknologi terus terjadi dan kemajuannya sangat pesat dan setiap hari ada hal baru tetapi pengetahuan kita sangat minim. Jadi, pemerintah harus memprioritaskan tentang pentingnya literasi digital, agar orang memiliki pengenalan dan bisa mengadaptasi teknologi tersebut,” jelas Nicho Linux dalam wawancara di kantor FHT Farol, kamis ini.

Berita terkait : TL butuh rencana aksi nasional sebelum terapkan UU Keamanan Siber

Menurutnya, literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan berkomunikasi dengan informasi menggunakan teknologi digital. Di Timor-Leste, dengan memulai pengenalan literasi digital sejak SD sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung secara digital.

Diakui FHT sendiri sejauh ini telah bekerjasama dengan para mitra untuk memulai program pelatihan literasi digital, tapi tentunya ini tidak cukup efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat, sehingga perlu dikembangkan juga di sistem pendidikan di Timor-Leste.

“Paling efektif adalah memasukan ini dalam kurikulum sekolah atau juga bisa digabungkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD. Karena, literasi digital ini tidak akan berakhir, dan hanya akan memakan biaya lebih banyak jika dilakukan sosialisasi yang bergantung pada program tentunya belum pasti akan dilanjutkan,” katanya.

Pengenalan literasi digital di sekolah dasar sangat penting bagi perkembangan individu dan masyarakat di Timor-Leste. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk kemajuan dunia informasi saat ini.

Nicho Linux juga mengakui seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga harus lebih serius dalam membentuk UU keamanan siber yang sudah lama diterapkan diberbagai negara maju, sehingga bisa memberi keamanan dan jaminan bagi pengguna platform digital.

Berita terkait : Kementerian Kehakiman siapkan proposal UU Cybercrime di Timor-Leste

“Setiap tahun penggunaan platform digital terus menambah tetapi ini artinya semakin beresiko dalam kejahatan sibernetik, jadi kita harus memiliki UU untuk siber karena ini untuk menjamin bahwa semua orang bertangung jawab untuk apa saja yang mereka lakukan dalam hal digital, ini juga memberikan pengamanan,” ungkapnya.

Ia mengakui Timor-Leste sudah sangat tertinggal dalam pembahasan UU sibernetik karena banyak negara sekarang sudah memasuki tahap diskusi untuk aturan pengunaan Artificial Inteligence. Saat ini Timor-Leste juga tengah menghadapi berbagai ancaman siber seperti schaming dan penipuan yang dilakukan secara online.

Ditanya mengenai kerjasama dengan Google, FHT menyarankan pemerintah melalui Sekretariat Negara urusan Komunikasi Sosial (SEKOMS -tetun) untuk menjadikan kerjasama dengan layanan platform digital sebagai prioritas karena nantinya bisa membantu masyarakat dalam perekonomian masyarakat.

“Kita memang membutuhkan agar diakui oleh Google khususnya platform yang bisa mendukung kita dalam perekonomian. Karena, saat ini bisa dibilang adanya diskriminasi. Sebab, negara lain yang mendapat akses ke berbagai platform seperti Facebook, TikTok dan YouTube dan memberikan keuntungan, sementara, dari negara kita juga mengakses platform-platform tersebut  setiap harinya,” ujarnya.

Diketahui, sejauh ini SEKOMS bersama para konten kreator serta FHT sendiri telah mengirim surat pada perusahaan Google di Singapura tetapi sampai saat ini belum diberikan kepastian mengenai kapan harus dimulainya diskusi tentang pengakuan Google pada Timor-Leste. 

Berita terkait : Google–YouTube minta Timor-Leste penuhi dua persyaratan sebelum buka cabang

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!