DILI, 11 oktober 2024 (TATOLI)– Usulan Undang-Undang APBN (Anggaran Pendepatan dan Belanja Negara) 2025 telah diserahkan Pemerintah kepada Parlemen Nasional pada 01 oktober lalu, dan anggaran tersebut dijadwalkan akan mulai dibahas dalam sidang pleno pada 06 november 2024.
Usulan UU APBN tahun 2025 mencerminkan strategi pembangunan yang digariskan oleh Pemerintahan Konstitusional IX, dengan penekanan khusus pada investasi infrastruktur strategis, memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam siaran pers dari pemerintah yang diakses Tatoli, disebutkan nilai total APBN 2025 adalah $2,6 miliar, dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) dan Jaminan Sosial.
Pada tanggal 16 dan 17 oktober, digelar seminar “Panorama Anggaran 2025”, yang diselenggarakan oleh Komisi Keuangan Publik (Komisi C), dan akan diadakan di Alma de Mar Resort, di Liquiçá.
Berita terkait : Pemerintah usulkan $2,6 miliar untuk APBN 2025
Selanjutnya, antara tanggal 21 – 25 oktober 2024, akan ada dengar pendapat publik, di mana komite parlemen akan menerima anggota Pemerintah, Kepresiden Republik, dan pimpinan Administrasi Publik untuk membahas dan memperjelas anggaran sektoral untuk tahun 2025.
Usulan tersebut disampaikan kepada panitia khusus untuk mengeluarkan pendapat sektoral pada tanggal 07 oktober, dengan batas waktu 15 hari kerja untuk persetujuan pendapat mulai tanggal 08 Oktober. Pendapat tersebut harus disampaikan kepada Komisi C Parlemen paling lambat tanggal 28 oktober.
Sesuai kalender, penyusunan Laporan dan Pendapat Komisi C akan selesai pada tanggal 05 november, dan pembacaan serta persetujuannya akan dilakukan pada hari yang sama.
Pembahasan dan pemungutan suara usulan umum undang-undang APBN 2025 di sidang Paripurna Parlemen dijadwalkan pada 06 – 08 november. Perdebatan dan pemungutan suara mengenai spesialisasi dan pemungutan suara global final akan berlangsung antara tanggal 11 – 25 november.
Penyusunan akhir Keputusan Parlemen Nasional akan selesai pada tanggal 27 november, tanggal dimana dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Presiden Republik untuk disahkan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
