DILI, 07 juni 2024 (TATOLI)— Menteri Kehakiman Portugal, Rita Fragosa Júdice e Mota, menegaskan bahwa perubahaan Undang-Undang (UU) migrasi Portugal tidak ada hubungannya dengan bentrokan yang terjadi antara kaum muda Timor-Leste di Fátima-Portugál pada minggu (02/06/2024).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Kehakiman Portugal, Rita Fragosa Júdice e Mota, kepada wartawan usai bertemu Presiden Republik, Jose Ramos Horta di Istana Negara, Bairro Pite, Dili, jumat sore.
“Konfrontasi di Fátima antara kaum muda Timor-Leste, tidak ada hubungan dengan perubahan peraturan UU Migrasi. Perubahan UU imigran itu disahkan pada 03 juni 2024 di Portugal. Perubahan tersebut telah direncanakan sebelumnya, dan dalam program Pemerintah Portugal yang menyatakan keinginan untuk memiliki kebijakan imigrasi yang baik demi menerima imigrasi yang datang ke Portugal.”kata Menteri Kehakiman Portugal pada wartawan usai pertemuan di Istana Presiden Dili, jumat ini.
Berita terkait : Bentrokan di Portugal, Xanana sesalkan perbuatan kaum muda saling serang
Ia menambahkan bahwa, pada waktu Portugal memiliki pemerintahan yang baru, terdapat banyak masalah dalam hal pemberian visa, karena para imigrasi yang datang ke Portugal tidak mempunyai akomodasi.
“Dengan Perubahan peraturan migran baru di Portugal, pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan, menerima dan melindungi terutama imigrasi dari negara-negara yang termasuk dalam Komunitas Berbahasa Portugis (CPLP),”jelasnya.
Dikatakan, dokumen yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah tentang bagaimana untuk memperkuat visa CPLP yang dapat melindungi dan menguntungkan para imigrasi di Portugal.
“Saya tidak akan memberikan komentar tentang bentrokan yang terjadi di Portugal. Karena, kita sedang berada dalam proses penyelidikan oleh polisi dan yudisial yang sedang berlangsung di Pengadilan. Karena itu, situasi konfrontasi ini sedang ditangani oleh badan pengadilan, karena kita semua menunggu dan berharap hasil yang tepat,” paparnya.
Dalam laman resmi VOA Eropa, yang dikutip Tatoli, menyebutkan Pemerintahan baru Portugal pada senin (03/06/2024) memperketat kebijakan migrasinya, dengan mencabut undang-undang penting di bawah pemerintahan sosialis sebelumnya yang mendorong orang pindah ke negara tersebut untuk bekerja.
Berita terkait : Bentrokan di Fatima, CET sampaikan permintaan maaf pada Gereja Katolik Portugal
Karena, sebagai salah satu negara dengan sistem imigrasi paling terbuka di Eropa, Portugal mengalami peningkatan jumlah penduduk kelahiran luar negeri dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, sebagian besar disebabkan oleh banyaknya warga Asia Selatan yang datang untuk bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan restoran.
Namun, Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro mengatakan pemerintahnya ingin mengakhiri penyalahgunaan berlebihan terhadap penerimaan imigran, dan menyebut perubahan UU Migrasi tersebut sebagai siklus baru.
Montenegro mengatakan bahwa meskipun Portugal membutuhkan migran untuk mengatasi penurunan demografisnya, namun Portugal juga perlu menghindari hal-hal ekstrem.
Menurut data pemerintah Portugal dalam laman resmi VOA Eropa menyebutkan, pada tahun lalu sekitar 180.000 migran diberi izin tinggal di Portugal. Jumlah penduduk asing di Portugal meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.
Berita terkait : Bentrokan di Portugal, Assanami minta WNTL di luar negeri lebih bertangung jawab
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
