iklan

EKONOMI, INTERNASIONAL

EDTL minta 49 Instansi Pemerintah segera bayar tagihan listrik senilai $27 juta

EDTL minta 49 Instansi Pemerintah segera bayar tagihan listrik senilai $27 juta

Seorang Teknik EDTL sedang melakukan pekerjaannya. Foto/Tatoli

DILI, 06 juni 2024 (TATOLI)— Perusahaan Publik Listrik Timor-Leste (EDTL) pagi ini mengumumkan jumlah tunggakan tagihan listrik bagi 49 Instansi Pemerintah yang telah mencapai $27 juta di seluruh teritori, sehingga EDTL meminta pihak terkait untuk segera membayar tagihan tersebut.

Melalui konferensi pers di kantor EDTL, Komisaris Eksekutif Layanan Korporatif EDTL, Julio de Jesus Gonçalves mengungkapkan Instansi Pemerintah telah menunggak membayar  tagihan listrik tersebut sejak  2006 hingga april 2024.

“Ke-49 Intansi Pemerintah yang menunggak tagihan listrik  terdiri dari kantor Kementerian, Parlamen Nasional, Pengadilan, Institusi Publik (IP), dan Perusahaan Publik (EP) yang belum melakukan pembayaran  tagihan listrik sebesar $27 juta,” ungkap Komisaris Julio, kamis ini.

Komisaris Eksekutif Layanan Korporatif EDTL, Julio de Jesus Gonçalves memberikan konferensi pers terkait tunggakan 49 Instansi Pemerintah yang hingga kini belum membayar tagihan listrik. Foto Tatoli/ Cidalia Fátima

Ia menjelaskan bahwa, sejak november 2023 pihak EDTL sudah memberikan notifikasi dan pada januari 2024 juga dilakukan pertemuan dengan para Intansi Pemerintah terkait tetapi hinga saat ini hanya sebagian yang membayar tagihan tersebut.

Sesuai data dari EDTL pada juni 2023, tagihan Instansi Pemerintah mencapai $29 juta ($29,591,574.62), namun hingga april 2024 tercatat capai $27 juta. “ Hingga April tercatat $27 juta, karena, hanya ada sebagian Instansi Pemerintah yang membayar tagihan listrik,” katanya.

“Surat notifikasi kami berikan setiap bulan. Ini adalah terakhir kali kami memperingatkan dan besok kami akan memberikan surat notifikasi lagi. Dan jika tidak dibayarkan dalam bulan juni ini, maka pada awal juli mendatang, kami akan turun langsung untuk segera memutuskan aliran listrik pada intansi-intansi tersebut,” ungkapnya.

Diakui banyak kementerian dan intansi yang belum bisa membayar iuran listrik karena kurangnya dana yang disalurkan, tetapi EDTL sebagai perusahaan publik milik negara harus menjalankan layananya untuk menghasilkan pendapatan negara. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz

 

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!