DILI, 06 november 2023 (TATOLI)– Komisi Kepegawaian Sipil Negara (KFP) pada tahun 2024 ingin memodernisasi sistem, karena sejauh ini telah banyak berinvestasi pada infrastruktur untuk merealisasi sistem digitalisasi administrasi publik.
“Saat ini tes promosi sudah dimulai setiap tahun, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga bagi pegawai yang menjalankan misi diplomatik di luar negeri melalui tes online. Sedangkan pada tahun 2024, tes online akan diperluas ke kotamadya dengan melakukan regionalisasi sesuai kondisinya,” kata Ketua Komisi Kepegawaian Sipil Negara, Faustino Cardoso, setelah bersama tim mempresentasikan Anggaran kepada Komite Peninjau Anggaran (KRO) di Auditorium Kementerian Keuangan, Aitarak-laran, senin ini.
Selain itu, KFP berkomitmen kuat untuk melakukan interkoneksi sistem database antara KFP, Kementerian Keuangan, Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) dan berencana untuk mencapai setiap kementerian dan bank lainnya.
“Inisiatif ini dengan tujuan untuk menghindari situasi ketika orang sudah meninggal tetapi masih menerima gaji. Selain itu, untuk menghindari situasi di mana ada pegawai yang menerima gaji ganda, hal ini terjadi karena sistem kita masih belum cukup canggih,” jelasnya.
Sebagai prioritas lainnya, KFP terus melakukan konsolidasi pada struktur administrasi publik, karena setiap pemerintahan selalu memiliki struktur baru, sedangkan beberapa struktur pemerintahan telah hilang atau membutuhkan penyesuaian.
Maka dari itu, KFP bekerja untuk mengkonsolidasikan, menyesuaikan, dan memperbarui sistem database, sekaligus menyerap tenaga kerja yang telah hilang dari institusi dan organisasi lain yang tidak membutuhkan banyak pegawai, sehingga dapat dipindahkan ke kementerian asal.
Karena itu, Komisi berencana pada tahun 2024 membuat proposal aturan baru tentang perencanaan kekuatan kerja agar negara memiliki satu instrumen untuk mengontrol peningkatan kekuatan kerja karena jika tidak dikendalikan maka negara dapat kehilangan mekanisme untuk menjamin keberlanjutan keuangan.
Sistem kontrak yang diberlakukan oleh setiap kementerian harus seragam, bukan setiap kementerian menerapkan sistem sesuai keinginan dan versi masing-masing.
Sementara itu, KRO yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, menyetujui anggaran KFP untuk tahun 2024 sebesar $3 juta.
“Kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan anggaran kami untuk tahun 2024. Kami menerima paket fiskal dari Kementerian Keuangan dengan total $3 juta. Kami tidak meminta tambahan, setelah menerima paket fiskal ini, kami menjalankan rencana yang sesuai dengan anggaran yang diberikan karena tidak ada tambahan, KRO menyetujuinya dengan cepat,” tegasnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
