DILI, 08 Agustus 2023 (TATOLI)— Presiden Republik, Jose Ramos Horta, berkomitmen akan melakukan reformasi kelembagaan dengan memperkuat kebijakan dan peraturan, jika Timor-Leste bergabung dengan ASEAN.
Hal tersebut dikatakan Presiden Horta saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam HUT Jakarta Post ke-40 yang digelar di Jakarta, Indonesia, senin ini.
HUT Jakarta Post ke-40 menggelar Forum Demokrasi The Jakarta Post pada Senin (07/08/2023) dengan tema “Keberlanjutan Demokrasi di Asia Tenggara”. Dialog demokrasi ini berfokus pada beberapa isu terkait demokrasi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk kudeta militer, kebebasan berekspresi, pembangunan ekonomi, dan lainnya.
“Kami berkomitmen kuat untuk melakukan reformasi kelembagaan dengan memperkuat kebijakan, dan peraturan, untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dan berinvestasi dalam infrastruktur strategis. Itu dilakukan untuk menciptakan peluang baru bagi perekonomian dan mengatasi tantangan regional bersama dalam semangat kerjasama dengan saling menghormati. Ini akan memastikan bahwa keanggotaan TL tidak hanya bermanfaat bagi negara kami tetapi juga kawasan secara keseluruhan” kata Presiden Horta melalui siaran pers yang diakses Tatoli.
Kepala Negara menambahkan bahwa, sejak mengadopsi peta jalan pada KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Indonesia, mei lalu, Pemerintah bekerja keras untuk mengembangkan rencana aksi yang menyediakan struktur dan panduan yang diperlukan dalam mengubah peta jalan menjadi rencana aksi tahunan kementerian dan lembaga terkait.
“Peta jalan tersebut sejalan dengan rencana pembangunan strategis nasional kami, yang menetapkan tujuan, prioritas, dan rencana aksi kami di berbagai sektor pembangunan. Dengan menyelaraskan kedua kerangka penting ini, kita akan memastikan bahwa integrasi regional menjadi bagian integral dari tujuan pembangunan nasional kita,” tutur Horta.
Dijelaskan, saat ini pekerjaan yang sedang berlangsung dan dilakukan adalah, rancangan rencana aksi, memperbarui inventarisasi kebijakan undang-undang atau peraturan yang mematuhi perjanjian, konvensi, dan instrumen hukum ASEAN, termasuk pembebasan visa dengan semua Negara Anggota ASEAN, perbarui matriks, bantuan teknis dari negara anggota ASEAN dan mitra pembangunan.
Selain itu, mengembangkan sistem dan database Pemantauan dan Evaluasi (M&E), berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN sebagai Pengamat dan roadmap juga dibahas dalam rencana Pemerintahan Konstitusi ke-IX, di bawah berbagai Lembaga atau sektor.
“Kami telah menetapkan misi ke ASEAN di Jakarta dan Duta Besar untuk ASEAN akan segera ditunjuk. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama sedang berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menugaskan pejabat mereka ke misi tersebut,” tutur Horta.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
