DILI, 08 Maret 2023 (TATOLI)—Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri, hari ini menyetujui dua rancangan usulan aturan pemerintah untuk mengatur organisasi dan praktik olahraga seni bela diri di Timor-Leste (TL).
Dua rancangan usulan aturan pemerintah tersebut adalah, pertama, Rancangan aturan tentang Penyelenggaraan dan Praktek Olahraga seni bela diri di TL, kedua rancangan aturan keputusan untuk pembentukan Komisi Regulasi Seni Bela Diri (CRAM), I.P., dan menyetujui Statuta masing-masing.
Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Magalhaes menginformasikan bahwa, dua rancangan usulan aturan pemerintah seni bela diri tersebut diajukan oleh Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (MEJD), Armindo Maia dan Sekretaris Negara urusan Pemuda dan Olahraga (SEJD), Abrão Saldanha.
“Rezim organisasi dan Praktek Seni Bela Diri di Timor-Leste saat ini bertujuan membentuk kerangka hukum yang memadai untuk pengajaran, pembelajaran dan praktek seni bela diri. Tujuan lainnya juga untuk mencegah perilaku yang dapat mengancam ketertiban umum, tentang peraturan pengajaran, praktek seni bela diri dan dalam promosi seni bela diri sebagai olahraga.” kata Menteri Fidelis kepada wartawan usai rapat di kantor Pemerintah Dili, rabu ini.
Rancangan usulan aturan pemerintah baru itu akan mencakup pedoman dan norma konstitusi, otorisasi dan lisensi organisasi seni bela diri, tanggung jawab kedisiplin dan administrative untuk praktik seni bela diri sesuai dengan aturan hukum. Proposal rancangan itu akan dikirim ke Parlemen Nasional untuk dibahas dan disetujui.
Sedangkan untuk pembentukan Komisi Regulasi Seni Bela Diri (CRAM), I.P., dengan menyetujui Statuta masing-masing.
“Pembentukan Komisi Regulasi dengan tujuan untuk memperkuat posisi Komisi Regulasi Seni Bela Diri, dengan diploma ini mengubah CRAM menjadi institutut publik dengan otonomi teknis, administratif, dan keuangan serta asetnya sendiri,” ujar Fidelis.
Misi lembaga publik ini adalah untuk mengatur dan mengawasi pengajaran, pembelajaran, dan praktik seni bela diri dengan fokus pada perkembangan fisik dan mental individu, berkontribusi pada promosi kewarganegaraan aktif, sosial inklusif, dan non-kekerasan.
“Komisi sekarang memiliki atribusi dalam tiga bidang penting yaitu, di bidang pelanggaran administratif, bertanggung jawab atas instruksi pelanggaran administratif dan penerapan sanksi masing-masing, di bidang disiplin dan dalam pengawasan federasi dengan utilitas olahraga publik, berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang ada,” ujarnya.
Diharapkan pelaksanaan atribusi CRAM akan diatur kemudian dan sebagian fungsinya akan dilakukan oleh masing-masing federasi, setelah statusnya diakui.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
