DILI, 28 februari 2023 (TATOLI)—Kedutaan Besar Jepang di Timor-Leste bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) hari ini menyepakati Proyek Infrastruktur Masyarakat Untuk Ketahanan (CIREP -inggris) seniali $5,1 juta untuk tahun 2023 hingga 2027.
Perwakilan UNDP di Timor-Leste, Munkhtuya Altangerel menjelaskan proyek ini akan fokus pada pembangunan dengan total 40 unit infrastruktur yang meliputi sistem air, sanitasi umum, jembatan, puskesmas bersalin, sistem pemanenan air hujan, bronjong/dinding penahan, dan infrastruktur pusat komunitas.
“Proyek ini akan menguntungkan 16.000 rumah tangga, 75.000 (47% perempuan) individu di empat kotamadya yaitu Liquiça, Ermera, Bobonaro, dan RAEOA (Oe-cusse),” ungkap Munkhtuya Altangerel di Aula Kofi Anan Room di Kantor PBB Caicoli, selasa ini.
Proyek ini dengan jumlah total sumber daya sebesar $ 5.153.665 yang didanai oleh Pemerintah Jepang dan sumber daya UNDP TRAC dengan jumlah masing-masing sebesar $ 4.853.665 dan $ 300.000. Proyek ini akan dilaksanakan selama empat (4) tahun dari 2023-2027.
Sementara, Dubes Jepang untuk Timor-Leste, Kimura Tetsuya menyebutkan melalui proyek CIREP, rakyat Jepang akan memberikan kontribusi sekitar $4,85 juta untuk memastikan akses penduduk setempat terhadap pelayanan dasar di tingkat masyarakat.
“Ini akan membangun dan merehabilitasi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, serta fasilitas pasokan air dan pos kesehatan,” ucapnya.
Selain itu, proyek ini bertujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan mata pencaharian penduduk setempat dalam jangka panjang dengan membekali mereka keterampilan dalam membangun dan memelihara infrastruktur dasar serta membiasakan mereka dengan sistem keuangan dasar.
“Saya senang bekerja dengan UNDP lagi dalam proyek ini. UNDP adalah mitra global kami yang berbagi konsep keamanan manusia. Di Timor-Leste kami bekerjasama dengan UNDP di berbagai bidang untuk memperkuat tata kelola dan ketahanan masyarakat. UNDP adalah mitra kami yang sangat tepercaya,” katanya.
Menteri Administrasi Negara, Miguel Pereira de Carvalho berterima kasih kepada Pemerintah Jepang dan UNDP karena menerapkan program yang akan mendukung masyarakat di daerah yang membutuhkan.
“Saya sangat senang dengan dukungan ini dan program ini sejalan dengan Program Pemerintah PNDS (Program Nasional Pembangunan Desa) dan dan PEDN (Rencana Strategis Pembangunan Nasional). Saya mengapresiasi agar kita bisa bersama menjamin infrastruktur di daerah terpencil,” paparnya.
Menurut analisis berbasis SDG 6 dari data WASH oleh WHO dan UNICEF 2021, sanitasi sangat menantang karena 43% dari total populasi tidak memiliki akses ke sanitasi dasar dan 14% dari total populasi tidak memiliki air minum dasar, sebuah masalah yang lebih tinggi (19%) untuk populasi pedesaan.
Selain itu, kesempatan kerja sangat terbatas karena sektor publik adalah pemberi kerja terbesar dan sektor swasta sangat dibatasi, dan ekonomi tidak terdiversifikasi.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
