iklan

INTERNASIONAL, KESEHATAN, HEADLINE

Pemerintah perlu menempatkan Atase Kesehatan baru Kedubes TL di Malaysia

Pemerintah perlu menempatkan Atase Kesehatan baru Kedubes TL di Malaysia

Anggota Parlemen Nasional dari Fraksi CNRT, Arão Noe de Jesus da Costa Amaral. Foto Tatoli /Egas Cristóvão

DILI, 10 November 2022 (TATOLI) – Anggota Parlemen Nasional dari Fraksi CNRT, Arão Noe de Jesus da Costa Amaral,  meminta Pemerintah Timor-Leste (TL) untuk menempatkan Atase Kesehatan baru di Kedutaan Besar (Kedubes) TL di Malaysia. Tujuannya untuk mempermudah komunikasi  dengan pasien yang dirawat di negara tersebut.

“Saya meminta Pemerintah untuk menempatkan Atase Kesehatan baru di Kedubes TL  di Malaysia dan itu sangat penting. Karena, itu  untuk memfasilitasi komunikasi antara pasien dan Atase Kesehatan”,  kata  Arão Noé   dalam rapat debat usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Gedung Parlemen, Dili, kamis ini.

Anggota PN yang pernah melakukan kunjungan kerja ke  Malaysia itu juga mengingatkan bahwa ketika dirinya  kembali ke TL, beberapa pasien Timor menghadapi   masalah dalam komunikasi di bandara. Karena TL tidak memiliki atase baru untuk membantu mereka.

Arão Noé juga mengatakan   Kedubes TL di Malaysia tidak mengetahui jumlah pasien di rumah sakit, karena saat ini hanya memiliki tiga atase yang tersisa di kedutaan tersebut dan  tidak memiliki Atase Kesehatan.

Ia juga memuji sistem kontrak antara dua pemerintah dalam perawatan pasien di Malaysia.

Sementara, Anggota Parlemen dari Fraksi   Partai Demokrat (PD), Elbina Sousa, setuju dengan keprihatinan anggota Parlemen, Arão Noé tentang   pasien di Malaysia.

“Pasien kita ketika mereka meninggalkan negara, kami tidak tahu bagaimana menghubungi beberapa orang untuk membantu mereka ketika tiba di bandara Bali, Indonesia dan Malaysia,” jelasnya.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah pasien, lebih baik menempatkan Atase Kesehatan baru untuk menyelesaikan masalah mereka.

“Bila tidak ada komunikasi yang baik antara pasien, seperti Kementerian Kesehatan, maka akan mempersulit seluruh proses selama mereka tinggal di Malaysia”, ujarnya.

Dilain pihak, anggota Parlemen dari Fraksi Partai Pembebasan Rakyat (PLP), Noé da Silva, juga menyebut bahwa komisi F yang menanggani Masalah Kesehatan, Jaminan Sosial dan Kesetaraan Gender, pada  29 juli hingga 01 agustus telah melakukan kunjungan kerja ke Malaysia untuk melihat secara langsung  pasien yang dirawat  di tempat tersebut.

Menurut laporan Komisi F, karena ketidakhadiran Atase Kesehatan, perlu dibuat garis koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK -tetun).

Dikatakan, ini perlu dilakukan sehingga Kedubes TL di Malaysia dapat memiliki pengetahuan dan memberikan tindak lanjut yang memadai kepada pasien Timor-Leste pada periode sebelum,  dan setelah perawatan kesehatan di Malaysia.

Reporter: Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!