DILI, 18 agustus 2022 (TATOLI)— Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ILO) bersama Sekretaris Negara untuk Pelatihan Profesional dan Ketenagakerjaan (SEFOPE) akan menerapkan program Decent Work Country Programs (DWCP) 2022-2025 demi menjamin buruh atau tenaga kerja Timor-Leste (TL).
DWCP merupakan pengembangan program antara ILO dan SEFOPE bersama Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste (CCI-TL) serta Sindikat Buruh Timor-Leste (KSTL) yang fokus pada jaminan buruh atau tenaga kerja yang layak bekerja dalam situasi yang aman dan bermartabat.
DWCP adalah jalur utama ILO untuk mendukung negara-negara anggotanya. DWCP bekerja dalam dua cara yang saling melengkapi. Mereka mempromosikan pekerjaan yang layak sebagai elemen penting dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Pada saat yang sama, mereka menciptakan kerangka kerja untuk memajukan agenda pekerjaan yang layak.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Michiko Miyamoto mengatakan ILO adalah organisasi dunia perburuhan yang memastikan semua buruh di seluruh dunia bekerja secara bermartabat dengan memperbaiki kondisi kerja, gaji, dan perlakuan untuk setiap tenaga kerja.
”Kami menyediakan DWCP 2022-2025 dengan memperhatikan prioritas pemerintah TL serta organisasi buruh dan pengusaha sejalan dengan perempuan dan laki-laki. Itu dilakukan agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan secara martabat manusia,” kata Direktur Michiko Miyamoto dalam sambutannya, di Timor-Plaza, Suai Room, kamis ini.
Sekretaris Negara SEFOPE Alarico do Rosario, mengatakan, DWCP bertujuan memberikan lebih banyak pengetahuan tentang memastikan pekerjaan TL. Pemerintah melalui SEFOPE akan memastikan semua pemberi kerja harus memperlakukan tenaga kerja dengan baik. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan CCI-TL dan KSTL.
Ketua CCI-TL, Oscar Lima mengatakan para pengusaha harus memastikan semua tenaga kerja TL bekerja dalam kondisi dan situasi yang baik. Karena, mereka adalah pilar penting dalam membawa kesuksesan untuk setiap perusahaan.
“Anda harus menyediakan kondisi yang baik kepada para tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan Anda. Semua pengusaha harus mendengarkan keluhan atau masukan dari para tenaga kerjanya. Mereka harus dibantu ketika menghadapi masa-masa sulit,” katanya.
Dilain pihak, Ketua KSTL Almerio Vila Nova mengatakan penting untuk kesepakatan tripartit pada program DWCP dengan melibatkan semua bagian dalam masalah perlindungan tenaga kerja. Diharapkan program ini akan memiliki prestasi yang baik untuk program nasional tenaga kerja yang lebih baik.
“Disini, kami memastikan semua tenaga kerja memiliki gaji minimal, kesehatan dan kebersihan, perlindungan diri, akses ke program jaminan sosial, dan lainnya. Semua item termasuk dalam satu paket program DWCP,” ucapnya.
KSTL terus meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyetujui gaji minimum dari $115 hingga $150.00 setiap bulan.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
