DILI, 13 juli 2022 (TATOLI)—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta meminta Pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam bidang infrastruktur, jalan raya dan menciptakan lapangan kerja sebelum bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD).
Dalam kunjungan delegasi OPD untuk aksesi TL di hari keempat ini melakukan diskusi bersama perwakilan dari LSM, sektor swasta dan perguruan tinggi sebagai sektor pendidikan untuk mendengar sendiri rekomendasi dan usulan yang diberikan.
Direktur Forum Organisasi Non-Pemerintah Timor-Leste (FONGTIL–tetum), Valentin da Costa Pinto, menyoroti perlunya berinvestasi di industri untuk meningkatkan kualitas produk lokal misalnya kopi, beras, jagung dan lainnya.
Berita terkait : Delegasi OPD temui Presiden Horta, bahas kesiapan Timor-Leste jadi anggota
“Investasi infrastruktur dasar dan jalan raya perlu dilakukan untuk memberikan peluang bagi kegiatan bisnis. Mereka juga perlu menginvestasikan anggaran di sektor produktif untuk mengurangi jumlah pengangguran. Inilah tantangan dan masalah kita, tetapi jika kita lihat dari situasi saat ini kita belum bisa menjadi anggota OPD”, kata Direktur FONGTIL di Suai Room Timor Plaza, Dili.
Menurutnya, perlu untuk menyelaraskan undang-undang perdagangan internasional dan regional untuk diversifikasi ekonomi serta pentingnya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di negara ini.
Berita terkait : Ikut serta KTT, delegasi OPD bantu siapkan dokumen Timor-Leste
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste (CCI-TL), Oscar Lima, juga menyoroti perlunya Timor-Leste bergabung dengan OPD dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“Namun, kita harus mempersiapkan sektor swasta, terutama dalam pelatihan di bidang manajemen”, katanya.
Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Domingos Antunes, melaporkan bahwa Pemerintah telah mengumpulkan semua ide dari masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi untuk dianalisis.
Berita terkait : OPD desak Timor-Leste percepat adopsi RUU yang tersisa
“Delegasi Kelompok Kerja Aksesi Timor-Leste ke OPD dan Pemerintah terus bertemu dengan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk berkonsultasi guna memperjelas aksesi negara ke organisasi”, tegasnya.
Tetapi, Ia mengakui semua tantangan yang ada tetapi pihak Pemerintah akan menerima semua usulan dari pihak LSM dan melalui starategi kerjasama ekonomi dan juga UU yang ada akan meningkatkan ekonomi.
“Pengangguran dari dulu sudah ada dan kita terus berupaya. Tetapi, seperti yang kita ketahui banyak kendala yang dihadapi diantaranya, pandemi dan bencana alam. Selain, itu kita mengadopsi pasar bebas sehinga ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain Timor-Leste beberapa negara ASEAN dan CPLP juga telah menjadi anggota OPD, sehingga ini akan mempermudah Timor-Leste dalam diplomasi ekonomi di masa mendatang.
Berita terkait : MKAE temui negara anggota OPD tingkatkan kerjasama bilateral
Delegasi OPD sendiri dimpimpin oleh Ketua Delegasi Kelompok Kerja Aksesi Timor-Leste ke OPD, Duta Besar Rui Macieira dan para Direktur Divisi Aksesi OPD di Jenewa, Maika Oshikawa dan Direktur Urusan Hukum, Anna Varyanik.
Dalam sambutanya, Ketua Delegasi, Rui Macieira menjelaskan dengan bergabungnya negara ini dengan OPD akan meningkatkan perdagangan nasional dan internasional.
“Semua ide dan gagasan ini akan kami kumpulkan dan akan diberikan kepada OPD pusat untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Tetapi, tentunya banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan bergabung dengan OPD,” ungkapnya.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
