DILI, 12 Juli 2022 (TATOLI) – Ketua Komisi Nasional Pemilihan Umum (CNE), José Agostinho da Costa Belo mengatakan, pihaknya menerima lima rekomendasi khusus yang disampaikan Misi Pengamat Pemilihan Uni Eropa ( MOE UE) mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2022 yang telah berlangsung di Timor-Leste.
Ketua CNE, José Agostinho berbicara di sela-sela pertemuan dengan Kepala MOE UE, Domènec Ruiz Devesa, selasa ini, saat menerima salinan laporan akhir dari Misi MOE-UE di Timor-Leste.
“Rekomendasi-rekomendasi ini berguna bagi kami, dalam konteks peningkatan hak pemilih di masa depan. Karena, kita akan menggelar Pemilihan Parlamen, pemilihan otoritas kotamadya dan pemilihan Kepala Desa yang akan diadakan pada tahun depan”, katanya kepada wartawan di Colmera, Dili, selasa ini.
Dia juga meyakinkan bahwa CNE, sebagai badan pemilihan akan menciptakan layanan terpadu dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional guna memastikan suasana di setiap tempat pemungutan suara yang lebih mudah diakses bagi semua orang masyarakat dan menjadi acuan bagi demokrasi negara.
Berita terkait : MOE Uni Eropa berikan lima rekomendasi khusus soal pemilihan umum
Dilain pihak, Ketua MOE UE, Domènec Ruiz Devesa mengatakan pihaknya mendukung pemerintah Timor-Leste melalui CNE untuk menyelenggarakan pemilu secara wajar dan transparan berdasarkan nilai-nilai universal demokrasi.
MOE UE dalam laporannya mempresentasikan laporan akhir yang mencakup 16 rekomendasi kepada Pemerintah Timor-Leste, khususnya kepada Badan-badan pemilihan, untuk meningkatkan pemilihan di masa depan yang lebih baik.
“Pada dasarnya, ada lima rekomendasi yang kami anggap penting untuk pemilu mendatang, tetapi kami menyoroti, terutama tentang reformasi undang-undang pemilu dan pembiayaan kampanye pemilu”, kata Domènec Ruiz Devesa, di sela-sela presentasi laporan.
Berita terkait : MOE-UE nilai proses Pilpres 2022 di TL terorganisir dengan baik
Sementara itu, berikut adalah lima rekomendasi yang dianggap sebagai prioritas dalam laporan akhir Misi MOE UE mengenai Pilpres 2022 yang telah berlangsung di Timor-Leste yaitu:
1. Konsolidasikan semua undang-undang pemilu menjadi Kode Pemilihan yang konsisten dan terpadu, dengan peraturan pemilu yang menyertainya, tersedia dalam bahasa Portugis dan Tetun.
2. Melakukan reformasi hukum, termasuk pengenalan peraturan, cukup awal dalam siklus pemilihan untuk memberikan waktu kepada pemangku kepentingan untuk memahami dan mempersiapkan peraturan baru.
3. Berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara konsisten dan sistematis saat menyiapkan kerangka peraturan untuk pemilu.
4. Memperkuat pengawasan dana kampanye dengan memberikan kompetensi yang jelas kepada CNE di bidang ini dan memberdayakan badan ini untuk mengambil peran yang lebih tegas dan proaktif.
5. Meninjau aturan dana kampanye dan persyaratan pelaporan untuk memperkuat kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu.
Reporter : Afonso do Rosário
Editor : Maria Auxiliadora (penerjemah : Armandina Moniz)
