DILI, 15 Oktober 2025 (TATOLI) — Pemerintah telah menyetujui rancangan Resolusi Pemerintah yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEC), Bendito dos Santos Freitas, mengenai perjanjian antara Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste dan Pemerintah Republik Rakyat Laos.
Menurut informasi yang tercantum dalam dokumen resmi, perjanjian tersebut sebelumnya telah ditandatangani di Vietnam pada 08 Oktober 2024, dengan tujuan memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara.
Selain itu, perjanjian ini bertujuan untuk memastikan kondisi yang memadai bagi pelaksanaan misi diplomatik masing-masing.
Kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip resiprositas dan sejalan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler.
Berdasarkan perjanjian yang berlaku, Pemerintah Laos memberikan hak kepada Timor-Leste untuk menggunakan sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Vientiane, sedangkan Pemerintah Timor-Leste memberikan hak kepada Pemerintah Laos untuk menggunakan sebidang tanah dan dua bangunan yang berlokasi di Avenida de Portugal, Farol, Dili, untuk tujuan yang sama.
Hak guna tersebut berlaku selama 70 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
Properti yang dimaksud juga dibebaskan dari pajak dan biaya, sebagaimana diatur dalam standar internasional yang berlaku serta prinsip resiprositas.
Perjanjian ini menetapkan bahwa tanah dan bangunan tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan diplomatik, dan tidak dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Reporter: Alexandra da Costa (Penerjemah: Cidalia Fátima)
Editor : Armandina Moniz
