DILI, 09 Oktober 2025 (TATOLI) – Masa depan Dana Perminyakan Timor-Leste dan tantangan keberlanjutan pascaproduksi lapangan Bayu Undan menjadi fokus utama dalam seminar nasional bertajuk “Tantangan dan Keberlanjutan Dana Perminyakan dan Alternatif bagi Negara Pasca-Bayu Undan”.
Kegiatan tersebut mempertemukan mahasiswa, dosen, perwakilan masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta anggota lembaga di bawah naungan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM). Seminar ini bertujuan untuk memperkuat refleksi dan mendorong diskusi terbuka mengenai pengelolaan sumber daya perminyakan dan masa depan ekonomi nasional.
Inisiatif tersebut diselenggarakan oleh Kelompok Inti Transparansi Timor-Leste (CGT-TL) bekerja sama dengan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM) di Pusat Konvensi Dili, Kamis ini.
Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi Pemerintah dan masyarakat sipil untuk berdialog secara konstruktif mengenai kebijakan pengelolaan Dana Perminyakan, transparansi sektor energi, serta kemungkinan alternatif ekonomi bagi negara setelah berakhirnya era Bayu Undan.
Dalam sambutannya, Menteri MPRM, Francisco Monteiro, menegaskan pentingnya seminar ini sebagai ruang berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat sipil.
“Tujuan utama seminar ini adalah untuk menciptakan kesempatan berbagi informasi dengan mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan agama mengenai rencana dan kebijakan pengembangan sektor perminyakan di negara ini,” ujar Menteri Francisco.
Ia menambahkan bahwa forum tersebut menjadi momentum untuk menganalisis kebijakan publik dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah guna memastikan pengelolaan Dana Perminyakan secara berkelanjutan.
“Pemerintah menyadari pentingnya berbagi informasi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menemukan solusi bersama yang menjamin pengelolaan sumber daya nasional yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator CGT-TL, Jami Carter, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari misi organisasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya di sektor industri ekstraktif.
“Kelompok Inti Transparansi adalah platform nasional yang terdiri dari 16 organisasi masyarakat sipil. Misi kami adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pemantauan APBN dan industri ekstraktif di Timor-Leste,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat sipil adalah mitra strategis Pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Karena itu, pengelolaan sumber daya minyak dan gas harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Ia juga menekankan bahwa seminar ini diharapkan memperkuat pemahaman publik mengenai masa depan Dana Perminyakan serta membuka ruang bagi gagasan baru tentang alternatif ekonomi dan tata kelola yang lebih transparan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
