DILI, 03 September 2025 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste kembali menyiapkan 14 resolusi penting sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung aksesi penuh negara ini ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dari jumlah tersebut, tujuh resolusi akan dibawa ke Parlamen Nasional (PN) untuk diratifikasi, sementara tujuh lainnya telah disetujui Pemerintah melalui Dewan Menteri.
Wakil Menteri Urusan ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel, usai rapat Dewan Menteri di Kantor Pemerintah, menjelaskan bahwa sebagian resolusi tersebut berkaitan langsung dengan perjanjian internasional yang bersifat mengikat dan harus melalui persetujuan PN, termasuk Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER).
“Hari ini kami membawa 14 resolusi dan dari sini tujuh resolusi harus berlanjut ke PN karena harus disetujui atau diratifikasi. Misalnya perjanjian tentang tanggap darurat bencana alam,” jelas Wakil Menteri.
Ia menambahkan, tujuh resolusi lain yang hanya berupa nota kesepahaman (MoU) cukup mendapat persetujuan Pemerintah.
Selain itu, Milena mengungkapkan persiapan logistik menjelang keanggotaan penuh Timor-Leste yang direncanakan berlangsung pada 26 Oktober 2025 di Malaysia.
Persiapan tersebut mencakup kontribusi finansial kepada Sekretariat ASEAN untuk menutupi biaya administrasi, termasuk revisi simbol negara di ruang khusus yang disediakan untuk Timor-Leste.
“Ada juga beberapa biaya logistik yang harus kami tanggung bersama sekretariat, misalnya revisi lambang negara. Karena itu, kami meminta dukungan Pemerintah melalui resolusi keuangan agar tidak membebani biaya sekretariat,” ujarnya.
Berdasarkan laporan resmi Dewan Menteri, tujuh resolusi yang membutuhkan ratifikasi PN mencakup aksesi pada sejumlah instrumen penting ASEAN, antara lain :
- Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER).
- Perjanjian Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan.
- Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).
- Perjanjian Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN.
- Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Ditingkatkan.
- Perjanjian ASEAN tentang Pariwisata.
- Perjanjian Multilateral ASEAN tentang Layanan Udara (MAAS) dan Protokol Tambahan.
Sementara itu, tujuh resolusi lain yang sudah disetujui Pemerintah mencakup aksesi pada :
- Perjanjian ASEAN tentang Polusi Udara Lintas Batas (AATHP).
- Perjanjian Pembentukan Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN.
- Piagam Jaringan Universitas ASEAN (AUN).
- Perjanjian Pembentukan Pusat ASEAN untuk Penuaan Aktif dan Inovasi (ACAI Centre).
- Kesepahaman Tingkat Menteri tentang Kerja Sama ASEAN di Bidang Pariwisata.
- Kesepahaman Tingkat Menteri tentang Kerja Sama ASEAN di Bidang Mineral.
- Resolusi kontribusi keuangan kepada Sekretariat ASEAN.
Terkait pembahasan di Parlamen, Wakil Menteri Milena menegaskan pemerintah menargetkan seluruh resolusi dapat selesai pada September ini sebelum memasuki sidang anggaran di Oktober. Namun, karena PN masih dalam masa reses, pemerintah terus menjalin komunikasi agar agenda dapat segera dibahas.
“Sudah ada komunikasi antara Perdana Menteri dan Parlamen untuk penjelasan pada rapat dengar pendapat umum di Komisi B. Setelah reses berakhir, Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait lainnya akan memberikan penjelasan detail terkait setiap perjanjian,” tambahnya.
Dengan langkah ini, Timor-Leste menegaskan kembali kesiapannya menjadi anggota penuh ASEAN, sekaligus memperkuat integrasi negara dalam struktur kerja sama kawasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga manajemen risiko bencana. Upacara aksesi resmi Timor-Leste ke ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2025.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
