DILI, 16 Mei 2025 (TATOLI) – Konferensi internasional tentang hukum laut yang diselenggarakan oleh Kantor Perbatasan Darat dan Maritim (GFTM) Timor-Leste selama dua hari resmi berakhir. Konferensi ini menjadi bagian dari peringatan Hari ulang tahun ke – 10 berdirinya GFTM yang didirikan pada tahun 2015.
Mengangkat tema utama “Menavigasi Tantangan: Hukum Laut dan Penyelesaian Sengketa Maritim”, acara ini telah menghadirkan para ahli hukum internasional untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan solusi atas berbagai tantangan hukum maritim di dunia.
Direktur Eksekutif GFTM, Elizabeth Exposto, menyatakan bahwa konferensi ini menjadi momentum penting bagi Timor-Leste untuk berbagi pengalaman mengenai penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan Australia.
Berita terkait : Tomas Heidar ungkap Peran Hukum Laut dalam Penyelesaian Sengketa Maritim
“Sengketa maritim antara Timor-Leste dan Australia telah berlangsung lama. Namun, melalui mekanisme Konsiliasi Wajib yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), sengketa tersebut berhasil diselesaikan secara damai pada 2018,” ungkap Elizabeth dalam wawancara usai penutupan konferensi di JL World Cristo Rei, jumat ini.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, masih terdapat lebih dari 200 sengketa maritim yang belum terselesaikan di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pengalaman Timor-Leste menjadi contoh penting dalam penggunaan hukum internasional sebagai jalan keluar damai atas konflik batas laut.
“Timor-Leste adalah negara pertama yang memanfaatkan proses konsiliasi ini secara historis. Konferensi ini menjadi ajang refleksi dan pembelajaran bersama negara-negara lain,” katanya.
Dalam rangkaian konferensi ini, Presiden Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), Hakim Tomas Heidar, turut hadir atas undangan resmi dari Perdana Menteri Xanana Gusmão untuk menyampaikan pandangan mengenai peran lembaga peradilan internasional dalam menyelesaikan sengketa maritim antarnegara.
Pada hari pertama, diskusi difokuskan pada perkembangan terbaru batas maritim, penyelesaian sengketa di kawasan Indo-Pasifik, serta pelajaran penting dari proses konsiliasi Laut Timor. Panel-panel ini menghadirkan para ahli hukum laut dan diplomasi maritim dari berbagai negara.
Hari kedua konferensi menyoroti tantangan baru yang dihadapi kawasan pesisir, seperti pengelolaan wilayah maritim yang disengketakan dan dampak perubahan iklim terhadap penetapan batas laut.
Para Panel juga membahas peran lembaga internasional seperti ITLOS dan ICJ dalam isu perubahan iklim, serta implikasi perjanjian laut lepas terhadap tata kelola global. Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarnegara dalam mengatasi konflik maritim dan menjaga keberlanjutan laut.
Berita terkait : Horta tegaskan pentingnya hukum laut dalam menjaga perdamaian dan keadilan global
Konferensi ini tidak hanya membahas aspek hukum laut, tetapi juga memperkuat kesadaran akan dampak perubahan iklim terhadap negara-negara kecil, khususnya di kawasan Pasifik.
“Kita menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan laut. Kita harus mampu melestarikan laut untuk generasi mendatang dan memanfaatkan sumber daya secara bijak,” ujarnya.
Dengan berakhirnya konferensi ini, Timor-Leste menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjadi pelopor dalam diplomasi hukum maritim dan perlindungan laut di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
