DILI, 15 Mei 2025 (TATOLI)— Dalam pembukaan konferensi internasional bertajuk “Menavigasi Tantangan: Hukum Laut dan Penyelesaian Sengketa Maritim” di Dili, Presiden Republik José Ramos Horta menegaskan pentingnya hukum laut internasional dalam menegakkan perdamaian, keadilan, dan kedaulatan global, khususnya bagi negara-negara kecil.
Dalam pidato yang disampaikan di hadapan Presiden Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) Hakim Tomas Heidar, Ketua Parlemen Maria Fernanda, Perdana Menteri Xanana Gusmão, serta perwakilan dari ASEAN, Pasifik, g7+, dan CPLP (Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis), Presiden Horta menyatakan bahwa hukum internasional bukan sekadar norma, melainkan fondasi yang menopang perjuangan bangsa Timor-Leste untuk meraih kemerdekaan.
“Hukum internasional mengilhami kita untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri,” ujar Horta dalam Pembukaan Konferensi di Gedung Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama, kamis ini.
Berita terkait : Presiden ITLOS akan berpartisipasi dalam Konferensi Internasional tentang Hukum Laut
Ia mengisahkan perannya di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menjadi platform penting dalam membangun dukungan dunia bagi kemerdekaan Timor-Leste. Horta juga mengakui kontribusi PBB dalam memfasilitasi negosiasi antara Portugal dan Indonesia yang berujung pada referendum bersejarah pada 30 Agustus 1999.
Namun, Presiden Horta tidak menutup mata terhadap kelemahan sistem internasional. Ia menyoroti ketidakseimbangan struktural dalam Dewan Keamanan PBB yang masih didominasi segelintir negara besar.
Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa hukum internasional memberi peluang kepada negara kecil untuk berdiri sejajar dan menegosiasikan haknya secara adil.
Salah satu sorotan utama dalam pidato Presiden Horta adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang disebutnya sebagai “Konstitusi untuk Lautan”. Ia mengangkat peran penting Malta dan pidato bersejarah Duta Besar Arvid Pardo tahun 1967 yang membuka jalan lahirnya konvensi tersebut. Konferensi ini menjadi momen reflektif untuk menghargai warisan hukum internasional tersebut.
“UNCLOS menjadi hasil kompromi global yang luar biasa untuk menjamin akses, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa atas lautan dunia, yang mencakup lebih dari 70 persen permukaan bumi,” kata Horta.
Ia juga menggarisbawahi kemenangan negara berkembang dalam memperjuangkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut serta prinsip ‘negara kepulauan’ yang berhasil diadopsi, sebagian besar berkat kampanye Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa suara Selatan Global dapat membentuk kerangka hukum global secara konstruktif.
Presiden Horta menjadikan pengalaman Timor-Leste dalam Konsiliasi Wajib dengan Australia sebagai bukti konkret bahwa negara kecil dapat menggunakan hukum internasional untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketika Australia menarik diri dari prosedur penyelesaian sengketa dan menolak merundingkan batas maritim permanen, Timor-Leste menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 298 UNCLOS.
“Kami menunjukkan bahwa dengan proses hukum, bahkan negara kecil dapat mengimbangi kekuatan besar,” jelasnya, seraya menyampaikan rasa hormat kepada para penasihat hukum laut internasional terkemuka seperti Vaughan Lowe QC dan Sir Michael Wood yang mendampingi Timor-Leste dalam proses tersebut.
Dalam konferensi ini, peserta akan mendapatkan pemahaman langsung dari para tokoh utama konsiliasi, termasuk Ketua Komisi Konsiliasi Duta Besar Peter Taksøe-Jensen, serta para konsiliator seperti Hakim Rudiger Wolfrum (Jerman), Hakim Abdul Koroma (Sierra Leone), Profesor Donald McRae (Kanada), dan Dr Rosalie Balkin (Australia).
Horta juga mengangkat pentingnya keputusan terbaru Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut terkait perubahan iklim. Dalam pendapat penasihat yang diajukan oleh Komisi Negara Pulau Kecil, pengadilan menegaskan bahwa negara peserta UNCLOS memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan laut, bahkan di luar komitmen Perjanjian Paris.
“Ini adalah pertama kalinya pengadilan internasional menetapkan tanggung jawab negara atas perubahan iklim dalam kerangka hukum laut,” tegas Horta.
Dikatakan, Timor-Leste menjadi pihak dalam permintaan tersebut, dan menyambut baik pendapat tersebut, terutama mengingat ancaman eksistensial yang dihadapi negara-negara kepulauan di Pasifik akibat naiknya permukaan laut.
Meski menekankan pentingnya kerja sama hukum, Presiden Horta juga mengingatkan dunia tentang realitas pahit konflik internasional yang sedang berlangsung, mulai dari Rusia-Ukraina, Palestina-Israel, hingga ketegangan di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan.
Ia kembali menyerukan intensifikasi konsultasi mengenai Code of Conduct di Laut China Selatan serta dialog bilateral antar negara penggugat untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Konferensi ini, kata Presiden Horta, merupakan peluang berharga bagi Timor-Leste untuk menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian, hukum internasional, dan pengelolaan laut secara berkelanjutan. Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan forum ini guna memperkuat supremasi hukum, memperdalam kolaborasi lintas negara, dan menjaga lautan dunia demi generasi mendatang.
“Ini adalah kesempatan untuk bekerja sama menegakkan hukum internasional dan menjaga lautan kita,” kata Presiden Horta.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
