DILI, 25 Juni 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste menyiapkan sebuah komite khusus untuk mengawal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 guna memastikan seluruh rencana program pemerintah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kemampuan fiskal negara.
Keputusan tersebut disetujui dalam Sidang Luar Biasa Dewan Menteri yang digelar di Auditorium Kay Rala Xanana Gusmão, Kementerian Keuangan, Dili, Kamis (25/06). Rancangan Resolusi Pemerintah mengenai pembentukan Komite Peninjau Politik (Political Review Committee) dipresentasikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Regina de Jesus.
Pemerintah menjelaskan bahwa komite tersebut dibentuk untuk memastikan rencana kerja tahunan seluruh kementerian, lembaga, dan institusi administrasi publik dapat dilaksanakan secara realistis serta sejalan dengan Rencana Strategis Pembangunan (PED) 2011–2030, Program Pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah, serta berbagai dokumen strategis nasional lainnya.
Selain melakukan peninjauan terhadap rencana tahunan setiap institusi, komite juga bertugas memastikan alokasi anggaran yang diusulkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan tidak melampaui batas maksimal belanja yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga menetapkan bahwa setiap program atau kegiatan hanya dapat memperoleh alokasi anggaran dalam APBN apabila telah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
Komite Peninjau Politik akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan beranggotakan dua Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis.
Selain anggota tetap, Pemerintah juga melibatkan sejumlah pengamat dalam setiap pertemuan komite, yakni Sekretaris Negara Urusan Kesetaraan, Ketua Institut Pembela Hak Anak, serta seorang perwakilan dari Asosiasi Penyandang Disabilitas Timor-Leste.
Kehadiran para pengamat tersebut diharapkan dapat memastikan proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan, perlindungan hak anak, serta kepentingan penyandang disabilitas dalam setiap kebijakan pembangunan.
Melalui pembentukan Komite Peninjau Politik, Pemerintah berharap proses penyusunan APBN 2027 menjadi lebih terarah, disiplin, dan akuntabel, sehingga anggaran negara dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas secara efektif dan berkelanjutan sesuai agenda pembangunan nasional.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
