DILI, 12 Juni 2026 (TATOLI) – Alokasi anggaran belanja wajib (mandatory spending) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Timor-Leste untuk tahun 2027 diperkirakan mencapai US$1,46 miliar. Alokasi itu mencerminkan besarnya komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban negara, menjaga layanan publik, serta melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan.
Angka tersebut dipaparkan Koordinator Kantor Kebijakan Dana Perminyakan, Filipe Neri Machado, dalam presentasinya pada pembahasan APBN 2027 yang berlangsung di Kementerian Keuangan, Dili, Jumat ini.
Menurut Filipe, alokasi anggaran belanja wajib merupakan komponen pengeluaran yang setiap tahun harus dialokasikan pemerintah karena didasarkan pada ketentuan hukum, perjanjian dengan mitra pembangunan, kontrak yang masih berlaku, kebutuhan esensial negara, serta berbagai pengeluaran operasional rutin pemerintahan.
“Belanja wajib mencakup pengeluaran yang telah ditetapkan berdasarkan dasar hukum, kesepakatan kerja sama dengan mitra pembangunan, kontrak yang masih berjalan, kebutuhan esensial, dan berbagai biaya operasional yang harus dipenuhi setiap tahun,” jelasnya.
Dari total belanja wajib yang diproyeksikan mencapai US$1,46 miliar, alokasi terbesar berasal dari transfer publik yang mencapai sekitar US$657 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program sosial dan kewajiban pemerintah, termasuk program inklusi sosial sekitar US$100 juta.
Selain itu pembayaran pinjaman sekitar US$27 juta, dukungan kepada perusahaan milik negara sekitar US$180 juta, tunjangan veteran sekitar US$187 juta, alokasi bagi desa, sekolah dan Program Pembangunan Nasional Desa (PNDS) sekitar US$65 juta, serta berbagai kebutuhan lainnya senilai hampir US$98 juta.
Komponen terbesar berikutnya adalah gaji dan tunjangan aparatur negara yang diperkirakan mencapai US$354 juta. Anggaran tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai tetap, kontribusi jaminan sosial sebesar enam persen, penyesuaian terhadap inflasi, serta pembiayaan bagi lebih dari 47.000 pegawai sektor publik yang terdiri atas pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL), anggota Angkatan Pertahanan Timor-Leste (F-FDTL), dan pejabat politik.
Selain itu, pemerintah juga menanggung kebutuhan sekitar 25.000 tenaga lainnya yang mencakup penasihat dan pekerja kontrak.
Di sektor pembangunan, pemerintah mengalokasikan sekitar US$325 juta untuk belanja modal pembangunan yang mencakup pembiayaan berbagai proyek infrastruktur dan program pembangunan yang dilaksanakan kementerian serta lembaga negara.
Sementara itu, sekitar US$124 juta dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yang mencakup kebutuhan operasional pemerintah seperti bahan bakar, obat-obatan, peralatan kerja, layanan telekomunikasi, internet, air, listrik, serta dana kontinjensi sebesar dua persen dari plafon anggaran.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
