iklan

SOSIAL INKLUSIF

ANATL mulai urus dokumen kompensasi bagi masyarakat terdampak Proyek AIPNL

ANATL mulai urus dokumen kompensasi bagi masyarakat terdampak Proyek AIPNL

Ketua Dewan Administrasi ANATL (Adminitrasi Navigasi Penerbangan Timor-Leste), Romualdo António Soares da Silva. Foto Tatoli/António Gonçalves

DILI, 20 Januari 2026 (TATOLI) – Badan Administrasi Bandara dan Navigasi Udara Timor-Leste, Perusahaan Publik (ANATL, E.P., akronim Portugis) mulai membuka layanan pengurusan dokumen bagi 38 Kepala Keluarga (KK) di Desa Madohi yang terkena dampak proyek rehabilitasi Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato (AIPNL).

Ketua ANATL, Romualdo António Soares, mengatakan bahwa hampir sebagian besar KK terdampak telah menerima kompensasi dari Pemerintah. Ia menjelaskan hanya terdapat 57 KK terdampak yang masih bersengketa lahan dengan Pemerintah. Dari jumlah tersebut, 19 KK telah menerima kompensasi, sementara 38 orang lainnya belum dibayarkan.

Oleh karena itu, komisi gabungan tetap membuka layanan bagi 38 KK tersebut untuk menyerahkan dokumen mereka guna diproses dalam mekanisme kompensasi.

“Kami membuka layanan mulai hari ini kepada masyarakat terdampak selama 15 hari untuk menyesuaikan dokumen terkait rumah dan tanaman, sehingga dapat diverifikasi dan dikirim ke Kementerian Keuangan guna memproses kompensasi,” katanya di Comoro, Selasa ini.

Berita terkait : Pemerintah siapkan kompensasi bagi masyarakt terkena dampak proyek Bandara

Selain itu, Ia melaporkan bahwa Kementerian Kehakiman telah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat terdampak pada 15 Januari 2026 dengan tenggat waktu selama 90 hari. Pemberitahuan tersebut meminta masyarakat untuk bekerja sama guna mempercepat proses, mengingat lahan tersebut merupakan milik Pemerintah dan bukan tanah pribadi.

“Jika masyarakat tidak bekerja sama, kami akan menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penggusuran dan tidak akan memberikan kompensasi. Oleh karena itu, lebih baik kita bekerja sama agar proses ini berjalan secara bermartabat. Pemerintah bertanggung jawab atas proses pembongkaran, meskipun masyarakat belum siap,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proses pengembangan ruang landasan pacu bandara terus berjalan sesuai dengan surat edaran yang ada, dan perusahaan Waskita Karya juga siap melaksanakan proyek tersebut.

Sementara itu, pada hari pertama pelayanan, tercatat empat komunitas terdampak telah melakukan penyesuaian dokumen kepada panitia penyelenggara.

Reporter : Alexandra da Costa (Penerjemah: Cidalia Fátima)

Editor    :  Armandina Moniz

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!