Masa Depan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Timor-Leste: Antara Harapan Dan Tantangan

Penulis: Santiago Jorge Pereira

 1.Pengantar

Pelayanan kesehatan dasar primary health care (PHC) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sistem kesehatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (WHO, 1978; WHO, 2010). Sejak Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 hingga ditegaskan kembali melalui Deklarasi Astana tahun 2018, PHC diposisikan sebagai strategi kunci untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), (WHO & UNICEF, 2018; United Nations, 2015). Dalam konteks negara berkembang dan pasca-konflik seperti Timor-Leste, PHC tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pelayanan medis, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial, penguatan legitimasi negara, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Kruk et al., 2010; Newbrander et al., 2011).

Sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timor-Leste menunjukkan komitmen politik yang relatif konsisten dalam membangun sistem kesehatannya sejak restorasi kemerdekaan tahun 2002, (WHO, 2015). Komitmen ini berakar kuat pada Pasal 57 dan 59 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) yang menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan serta mewajibkan negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak (RDTL, 2002). Mandat konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam visi pembangunan Sistem Kesehatan Nasional yang menempatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai fondasi utama pembangunan manusia dan keadilan sosial (Ministry of Health Timor-Leste, 2011).

Dalam dua dekade terakhir, berbagai indikator kesehatan menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun signifikan dari 660 per 100.000 kelahiran hidup (TDHS 2009–2010) menjadi 195 per 100.000 kelahiran hidup (DHS, 2016) (National Statistics Directorate [NSD] et al., 2010; NSD et al., 2018). Angka Kematian Balita juga menurun dari 64 menjadi 41 per 1.000 kelahiran hidup (NSD et al., 2018). Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan telah mencapai sekitar 76 persen (WHO & MoH Timor-Leste, 2019). Capaian ini menunjukkan bahwa investasi dan komitmen negara dalam pelayanan kesehatan dasar telah membuahkan hasil nyata.

Harapan besar terhadap pemerataan layanan tercermin dalam perluasan jaringan Centro de Saúde, Postu de Saúde, serta pengembangan Servisu Integradu da Saúde Comunitária (SISCa) sebagai strategi pelayanan kesehatan berbasis komunitas (MoH Timor-Leste, 2008; WHO, 2015). Namun, di balik capaian agregat tersebut, masih tersembunyi tantangan struktural yang kompleks. Beban ganda penyakit, kondisi geografis yang berat, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal menciptakan kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (World Bank, 2019; WHO, 2022).

Artikel ini bertujuan mengkaji masa depan pelayanan kesehatan dasar di Timor-Leste melalui analisis kebijakan kesehatan berbasis bukti dengan bahasa yang dapat dipahami oleh publik luas, pembuat kebijakan, dan kalangan akademik. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus publik dan mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti

2.1 Kerangka Kebijakan dan Konteks Sosial-Ekonomi

Secara normatif, kebijakan kesehatan nasional Timor-Leste telah selaras dengan prinsip-prinsip PHC dan UHC (WHO, 2010; WHO & World Bank, 2017). National Health Sector Strategic Plan menekankan akses universal, pemerataan layanan, serta penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pintu masuk utama sistem rujukan nasional (MoH Timor-Leste, 2011). Program SISCa dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa melalui layanan terpadu yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit, serta promosi kesehatan (MoH Timor-Leste, 2008; WHO, 2015).

Namun, kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial-ekonomi yang menantang. Dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa yang tersebar di wilayah pesisir dan pegunungan, tantangan geografis menjadi faktor penentu akses layanan (World Bank, 2019). Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi serta ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas menjadikan pembiayaan publik, termasuk sektor kesehatan, sangat sensitif terhadap fluktuasi fiskal (IMF, 2020). Kondisi ini berdampak langsung pada keberlanjutan program pelayanan kesehatan dasar, terutama di wilayah terpencil.

2.2 Kemajuan Kebijakan dan Capaian Awal

Sejumlah kebijakan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Implementasi SISCa sebagai strategi outreach telah meningkatkan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat pedesaan, khususnya untuk pelayanan antenatal, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan (WHO, 2015; Asante et al., 2014). Kehadiran tenaga kesehatan di komunitas memperkuat deteksi dini masalah kesehatan serta meningkatkan literasi kesehatan masyarakat (Perry et al., 2017).

Investasi pemerintah bersama mitra pembangunan dalam pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan dasar juga berkontribusi mendekatkan layanan kepada masyarakat (World Bank, 2019). Kebijakan pembebasan biaya layanan bagi kelompok rentan ibu hamil, bayi, anak, dan lansia mencerminkan keberpihakan negara terhadap prinsip keadilan dan perlindungan finansial (WHO, 2010). Meski demikian, capaian tersebut masih menunjukkan variasi antarwilayah dan belum sepenuhnya stabil.

2.3 Tantangan Implementasi: Kualitas, SDM, dan Tata Kelola

Di balik peningkatan akses, kualitas layanan kesehatan dasar masih menjadi persoalan utama (Kruk et al., 2018). Variasi kompetensi tenaga kesehatan, keterbatasan obat dan alat kesehatan esensial, serta lemahnya sistem supervisi dan jaminan mutu masih sering ditemukan (WHO, 2022). Peningkatan cakupan layanan tanpa peningkatan kualitas berisiko menghasilkan dampak kesehatan yang terbatas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik (Kruk et al., 2018).

Distribusi dan retensi sumber daya manusia kesehatan merupakan tantangan struktural yang signifikan (WHO, 2016). Tenaga kesehatan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga medis dan paramedis (World Bank, 2019). Skema insentif yang ada belum sepenuhnya efektif dan jarang dievaluasi secara sistematis berbasis bukti (Dolea et al., 2010). Kondisi ini diperparah oleh isu kelelahan kerja (burnout), keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya peluang pengembangan karier (WHO, 2019).

Dari sisi tata kelola dan pembiayaan, sistem kesehatan Timor-Leste masih sangat bergantung pada pendanaan negara dan dukungan donor eksternal (WHO, 2015). Ketergantungan ini menimbulkan tantangan keberlanjutan, terutama dalam pembiayaan operasional dan pemeliharaan fasilitas (World Bank, 2019). Selain itu, sistem informasi kesehatan yang terfragmentasi menghambat pengambilan keputusan berbasis data (AbouZahr & Boerma, 2005).

3. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, penguatan kualitas layanan dan sumber daya manusia kesehatan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu merancang kebijakan insentif finansial dan non-finansial yang kontekstual bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, disertai evaluasi berkala berbasis indikator kinerja dan retensi. Investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan profesi kesehatan, termasuk Continuous Professional Development, menjadi prasyarat peningkatan mutu layanan.

Kedua, keberlanjutan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar perlu dijamin melalui peningkatan alokasi anggaran domestik secara bertahap dan perencanaan fiskal jangka panjang. Konsolidasi bantuan donor ke dalam kerangka pembiayaan nasional serta eksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif, seperti asuransi kesehatan sosial, dapat mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat kemandirian sistem kesehatan.

Ketiga, pembangunan sistem kesehatan yang terintegrasi dan berbasis data harus dipercepat. Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu yang menghubungkan SISCa, fasilitas kesehatan dasar, dan rumah sakit rujukan akan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti serta menjamin kesinambungan pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan.

Keempat, pendekatan Health in All Policies perlu diadopsi secara lebih serius melalui koordinasi lintas sektor. Penanganan determinan sosial Kesehatan seperti gizi, sanitasi, pendidikan, dan infrastruktur dasar hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas kementerian dengan target dan indikator kinerja yang jelas.

 4. Kesimpulan

Masa depan pelayanan kesehatan dasar di Timor-Leste berada pada persimpangan antara harapan dan tantangan. Fondasi kebijakan yang progresif, komitmen konstitusional, serta inisiatif seperti SISCa memberikan peluang besar untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, tantangan terkait kualitas layanan, distribusi sumber daya manusia, tata kelola, dan keberlanjutan pembiayaan masih membatasi potensi optimal PHC.

Pendekatan kebijakan kesehatan berbasis bukti menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif, Timor-Leste memiliki peluang nyata untuk mentransformasi pelayanan kesehatan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan pemenuhan janji konstitusional negara.

5. Referensi

• AbouZahr, C., & Boerma, T. (2005). Health information systems: The foundations of public health. Bulletin of the World Health Organization, 83(8), 578–583

• Asante, A. D., Martins, N., Otim, M. E., & Dewdney, J. (2014). Retention of doctors in rural Timor-Leste: A policy analysis. Human Resources for Health, 12(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/1478-4491-12-55

• Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy (2nd ed.). Open University Press.

• Dolea, C., Stormont, L., & Braichet, J. M. (2010). Evaluated strategies to increase attraction and retention of health workers in remote and rural areas. Bulletin of the World Health Organization, 88(5), 379–385. https://doi.org/10.2471/BLT.09.070607

• International Monetary Fund. (2020). Democratic Republic of Timor-Leste: Selected issues. IMF Country Report.

• Kruk, M. E., Freedman, L. P., Anglin, G. A., & Waldman, R. J. (2010). Rebuilding health systems to improve health and promote statebuilding in post-conflict countries. Journal of Health Politics, Policy and Law, 35(5), 889–900. https://doi.org/10.1215/03616878-2010-032

• Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., et al. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era. The Lancet Global Health, 6(11), e1196–e1252. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3

• Ministry of Health Timor-Leste. (2008). Servisu Integradu da Saúde Comunitária (SISCa): Program guideline. Dili: MoH

• Ministry of Health Timor-Leste. (2011). National Health Sector Strategic Plan 2011–2030. Dili: MoH

• National Statistics Directorate (NSD), Ministry of Finance, & ICF Macro. (2010). Timor-Leste Demographic and Health Survey 2009–2010. Dili & Calverton, MD

• National Statistics Directorate (NSD), Ministry of Planning and Strategic Investment, & ICF. (2018). Timor-Leste Demographic and Health Survey 2016. Dili & Rockville, MD

• Newbrander, W., Waldman, R., & Shepherd-Banigan, M. (2011). Rebuilding and strengthening health systems and providing basic health services in fragile states. Disasters, 35(4), 639–660. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2011.01235.x

• Perry, H. B., Zulliger, R., & Rogers, M. M. (2017). Community health workers in low-, middle-, and high-income countries. Annual Review of Public Health, 35, 399–421. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182354

• República Democrática de Timor-Leste. (2002). Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Dili

• United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UN

• World Bank. (2019). Timor-Leste health sector review. Washington, DC: World Bank

• World Health Organization. (1978). Declaration of Alma-Ata. Geneva: WHO

• World Health Organization. (2010). Health systems financing: The path to universal coverage. Geneva: WHO

• World Health Organization. (2015). Health system review: Timor-Leste. Geneva: WHO

• World Health Organization. (2016). Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. Geneva: WHO

• World Health Organization. (2019). Burn-out an “occupational phenomenon”. Geneva: WHO

• World Health Organization. (2022). Primary health care: Measurement and improvement. Geneva: WHO

• World Health Organization, & UNICEF. (2018). Declaration of Astana. Geneva: WHO

• World Health Organization, & World Bank. (2017). Tracking universal health coverage. Washington, DC

Penulis Mahasiswa Program Doktor FKM – UI

Email : boruanan729@gmail.com