iklan

POLITIK, HEADLINE

Dewan Menteri setujui usulan APBN 2026 US$2,291 miliar

Dewan Menteri setujui usulan APBN 2026 US$2,291 miliar

Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão memimpin rapat Dewan Menteri di kantor Pemerintah, Dili, Selasa (30/09). Foto Media MSSI

DILI, 30 September 2025 (TATOLI)— Dewan Menteri dalam rapat di Kantor Pemerintah telah menyetujui Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Orçamento Geral do Estado (OGE) 2026 dengan total US$2,291 miliar atau hampir US$2,3 miliar.

Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, menegaskan bahwa usulan tersebut akan disampaikan Pemerintah kepada Parlemen Nasional (PN) pada 01 Oktober 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kerangka Kerja Keuangan Publik.

“Untuk APBN 2026, besok Kementerian Keuangan harus menyampaikannya kepada Parlemen Nasional. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa, sebelum bertindak, selalu minta sesuai dengan pagu indikatif yang telah disetujui Perdana Menteri di hadapan Komisi Peninjauan Anggaran (KRO) sebesar US$1,8 miliar,” jelas Menteri Santina usai rapat, Selasa ini.

Menurutnya, meski pagu indikatif awal sebesar US$1 miliar, perkembangan kebutuhan anggaran prioritas membuat Pemerintah menetapkan total APBN 2026 sebesar US$2,291 miliar.

Dari jumlah itu, US$2,215 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, US$60 juta untuk Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), termasuk US$30 juta dari pendapatan asli daerah dan US$170 juta untuk Jaminan Sosial, dengan kontribusi US$46 juta dari pendapatan asli daerah.

Menteri Santina menekankan bahwa usulan APBN 2026 tetap konsisten dengan strategi Pemerintahan Konstitusional IX serta Rencana Pembangunan Strategis 2011-2030, yakni memperkuat modal sosial, berinvestasi pada infrastruktur, mendiversifikasi ekonomi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi makroekonomi, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,5% pada tahun 2026, dengan inflasi rata-rata stabil di 1,2%, setelah turun menjadi 0,5% pada 2025.

Beberapa sektor prioritas yang dianggarkan meliputi :

Sektor Sosial :

  • US$74,2 juta untuk kesehatan, termasuk US$55,9 juta bagi layanan kesehatan primer serta US$4,5 juta untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah sakit
  • US$35,8 juta untuk pendidikan, mencakup penguatan Program Makanan Sekolah, pembangunan ruang kelas, reformasi kurikulum, dan pelatihan guru
  • US$180,4 juta untuk perlindungan sosial, terdiri dari US$170 juta bagi Jaminan Sosial dan US$10,4 juta untuk program Bolsa da Mãe guna mendukung pendidikan anak usia dini

Sektor Infrastruktur :

  • US$436 juta untuk modal pembangunan, dengan US$300 juta bagi Dana Infrastruktur, US$107 juta untuk kementerian, dan US$29 juta bagi pemerintah daerah
  • US$223,4 juta dialokasikan khusus untuk energi, termasuk perluasan jaringan listrik nasional, studi infrastruktur minyak, dan proyek Tasi Mane
  • US$20,2 juta untuk pertanian, dengan fokus pada rehabilitasi sistem irigasi, peningkatan produktivitas, serta mekanisasi pertanian

Sektor Ekonomi :

  • US$32,1 juta untuk usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta promosi ekspor
  • US$4,3 juta untuk penguatan logistik perdagangan, investasi asing, dan keberlanjutan industri
  • US$104,7 juta untuk sektor minyak, termasuk eksplorasi blok baru, studi proyek Tasi Mane, dan pengembangan industri minyak
  • US$5,2 juta untuk pembangunan pusat pariwisata dalam rangka mendukung Program Promosi Nasional

Tata Kelola dan Kelembagaan :

  • US$12,7 juta untuk memperkuat diplomasi dan pemenuhan syarat keanggotaan ASEAN
  • US$16,2 juta untuk sektor peradilan
  • US$37,1 juta untuk desentralisasi dan modernisasi keuangan publik
  • US$6,2 juta untuk reformasi aparatur sipil negara serta pelatihan pegawai negeri

Dengan disetujuinya usulan ini, Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjalankan kebijakan publik yang berkelanjutan, memperkuat integrasi regional, serta mendorong pembangunan inklusif.

“Jika kita bandingkan dengan pagu indikatif sebesar US$1,8 miliar, terdapat peningkatan sekitar US$400 juta karena Pemerintah melihat program-program prioritas yang wajib diselesaikan hingga tahun 2026,” tandas Menteri Santina.

Ia juga memaparkan bahwa anggaran terbesar pada 2026 berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum – MOP (US$237 juta), Kementerian Urusan Pejuang dan Pembebasan Nasional – MACLN (US$199 juta), Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral – MPRM (US$128 juta), Kementerian Pendidikan – ME (US$117 juta) dan Kementerian Kesehatan – MS (US$76 juta).

Usulan APBN 2026 kini akan segera dibawa ke Parlemen Nasional untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan akhir sebelum diberlakukan mulai tahun depan.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!