DILI, 16 September 2025 (TATOLI) – Parlemen Nasional, dalam sidang pleno, Selasa (16/09) ini dengan suara bulat menyetujui undang-undang resolusi pembatalan pembelian 65 mobil baru dengan 57 suara setuju dan tidak ada suara yang menentang, dan abstain.
“Disetujui secara suara bulat,” kata Wakil Ketua Kedua Parlemen Nasional, Alexandrinho Afonso Nunes dalam sidang pleno, Selasa ini.
Sementara itu, Sekretaris PN Virgínia Anabela yang membacakan undang-undang Resolusi PN No. 65/2025, yang mengatur tentang restrukturisasi manajemen dan penggunaan yang efisien dari mobilisasi transportasi PN.
Berdasarkan pasal 92 pada Konstitusi RDTL, menyatakan tugas PN adalah membuat undang-undang, mengawasi kebijakan, dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Negara dan masyarakat secara nasional.
Berita terkait : EUTL lakukan aksi demo tuntut pembatalan pembelian mobil untuk anggota PN
Sementara, berdasarkan pasal 12(1)(a) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 5 Mei, tentang Peraturan Anggota Parlemen, sebagaimana telah diubah, menyatakan anggota parlemen berhak atas transportasi untuk melaksanakan fungsi parlemen dan melakukan kontak dengan masyarakat, dengan pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Parlemen Nasional melalui keputusan.
“Kerangka regulasi ini menegaskan kembali pengelolaan transportasi untuk pekerjaan PN dengan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan yang baik,” tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa pengelolaan transportasi untuk pekerjaan PN harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan kepentingan publik, legalitas, proporsionalitas untuk efisiensi, dan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini juga menjamin kondisi yang memadai untuk pekerjaan parlemen dan rasionalisasi sumber daya publik.
Undang-undang Resolusi ini mencerminkan keinginan PN untuk merestrukturisasi pengaturan transportasi bagi Anggota Parlemen, memastikan kelancaran fungsi parlemen dan penggunaan yang efisien dari kendaraan yang ada, serta kemungkinan untuk menggunakan solusi alternatif, ekonomis, dan proporsional yang sepenuhnya sesuai dengan kepentingan publik.
PN telah memutuskan, berdasarkan Pasal 92 Konstitusi, sebagai berikut :
- Membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Parlemen agar mengambil langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk mempertahankan dan menggunakan secara efisien kendaraan yang ada, serta memastikan kelancaran kegiatan parlemen
Usulan undang-undang resolusi tersebut diajukan oleh Fraksi parlemen dari tiga partai yaitu Fraksi Partai CNRT (Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste), PD (Partido Democrático) dan KHUNTO (Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan).
Sementara itu, Anggota Parlemen dari Fraksi CNRT, Natalino dos Santos mengatakan undang-undang resolusi disampaikan oleh tiga fraksi untuk pembatalan pembelian kendaraan sebagai respons terhadap tuntutan Mahasiswa Universitas Timor-Leste (EUTL).
Dilain pihak, Anggota Parlemen dari Fraksi Oposisi FRETILIN Antonino Bianco dan Anggota Parlemen PLP Maria Angelina Sarmento Lopes menyatakan bahwa sejak dimulainya pembahasan mengenai APBN 2025, dua fraksi telah mengajukan usulan untuk meminta penarikan dana yang dialoksikan untuk pembelian mobil, tetapi tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa atas tuntutan mereka, sehingga Parlemen dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan untuk memutuskan masalah tersebut dengan pembatalan pembelian mobil.
Untuk diketahui bahwa, Para pelajar tergabung dalam Mahasiswa Universitas Timor – Leste (EUTL) menggelar aksi demo di depan kantor Parlemen Nasional, Senin (15/09) menuntut pembatalan pembelian 65 buah mobil merk Prado untuk anggota Parlemen Nasional (PN).
Para demonstran yang melakukan aksi demo berasal dari berbagai universitas di Timor-Leste. Mereka berkumpul di depan kompleks Parlemen Nasional, yang berhadapan langsung dengan Kampus UNTL (Universitas Nasional Timor Lorosa’e).
TATOLI
