DILI, 05 Agustus 2025 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste secara resmi memulai rangkaian Rapat Komite Revisi Anggaran (KRO) untuk tahun anggaran 2026, yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.
Rapat KRO yang dimulai hari ini akan berlangsung hingga 23 Agustus 2025 bertempat di Auditorium Kementerian Keuangan, Aitarak-Laran, Dili. Agenda utamanya adalah meninjau dan mengevaluasi usulan program serta alokasi anggaran dari masing-masing kementerian, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, menyampaikan bahwa KRO bertujuan untuk menetapkan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar $1,85 miliar.
“Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran disusun secara tepat sasaran, guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Menteri Santina di Kementerian Keuangan, selasa ini.
Hari pertama rapat diisi dengan presentasi dari Kementerian Pendidikan, yang membahas empat program utama yaitu, Pendidikan Prasekolah, Dasar, Menengah, dan Kejuruan. Pembahasan difokuskan pada data jumlah guru dan siswa, kondisi infrastruktur pendidikan, serta evaluasi pelaksanaan APBN 2025.
Rapat KRO ini dipimpin oleh PM Xanana Gusmão dan dihadiri oleh jajaran tinggi pemerintah, termasuk kedua Wakil Perdana Menteri serta para pejabat tinggi Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.
Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa diskusi tidak hanya menyasar jumlah anggaran, tetapi juga mencakup analisis efektivitas belanja administratif selama 2025, sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan anggaran tahun depan.
Selain Kementerian Pendidikan, hari pertama rapat juga diikuti oleh Kementerian Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya; Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, serta institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), Institut Politeknik Betano (IPB), Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan Badan Akreditasi dan Evaluasi Nasional.
Rapat turut dihadiri oleh perwakilan dari Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis, Menteri Pekerjaan Umum, Asosiasi Disabilitas, dan Komisi Pelayanan Publik.
Sebagai penutup, Menteri Keuangan mengajak seluruh elemen pemerintah, termasuk otoritas RAEOA, badan otonom, serta otoritas kota untuk terlibat aktif dalam proses KRO. Tujuannya, agar setiap keputusan anggaran tahun 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik secara menyeluruh.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
