DILI, 16 Juni 2025 (TATOLI)– Pemerintah Timor-Leste menggelar pertemuan pertama Kelompok Kerja antar-kementerian sebagai langkah konkret mempercepat proses aksesi penuh ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang ditargetkan rampung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Oktober mendatang.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, di aula Kantor Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama, senin ini,
Dalam pertemuan itu, PM Xanana menegaskan bahwa saat ini Timor-Leste berada dalam momen krusial dalam sejarah nasional.
“Beberapa waktu lalu, ASEAN telah memutuskan untuk menerima Timor-Leste sebagai anggota penuh pada KTT Oktober. Keputusan bersejarah ini adalah buah dari dedikasi jangka panjang pemerintah, negara, dan masyarakat Timor-Leste, serta dukungan dari para pemimpin ASEAN,” tegas Perdana Menteri Xanana.
Ia menambahkan bahwa sejak hari ini, seluruh kementerian diminta untuk menunjukkan komitmen penuh dan bekerja secara terarah guna memenuhi semua kriteria aksesi yang ditetapkan ASEAN.
“Saya tidak akan mentolerir keterlambatan atau ketidaksiapan. Semua kementerian harus segera bekerja sama dan menyiapkan segalanya. Kita harus menunjukkan bahwa Timor-Leste siap berkontribusi nyata di kawasan ini,” ujarnya.
Perdana Menteri Xanana mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hingga September sangat krusial.
“Jika kita belum siap sampai September, maka penerimaan kita bisa ditunda. Hari ini kita semua harus melihat kembali apa yang belum direalisasikan dan segera menindaklanjutinya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa menjadi anggota ASEAN bukan hanya soal status, tetapi tentang peluang untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Ini bukan hanya soal diterima, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dan berkontribusi dalam berbagai sektor. Kita tidak akan mendapatkan segalanya sekaligus, tapi kita bisa belajar dari negara-negara ASEAN lain,” ujarnya.
Wakil Menteri Urusan ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel, menjelaskan bahwa pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari Resolusi Pemerintah yang disepakati setelah delegasi Timor-Leste kembali dari Malaysia pada Mei lalu. Resolusi tersebut menetapkan pembentukan Kelompok Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi dari Deklarasi Kepresidenan ASEAN 2025.
“Dalam deklarasi tersebut, terdapat paragraf yang secara khusus menyebut bahwa ASEAN dan Timor-Leste harus menyelesaikan sejumlah negosiasi ekonomi penting. Oleh karena itu, pertemuan ini bertujuan untuk menyusun kalender kerja yang jelas dari sekarang hingga Oktober,” kata Milena.
Ia menambahkan bahwa pertemuan antar-kementerian akan dilaksanakan secara rutin setiap dua minggu sekali untuk memantau perkembangan setiap sektor yang terlibat dalam proses aksesi.
“Kita ingin memastikan bahwa sebelum KTT ASEAN 47, seluruh proses negosiasi telah selesai. Target kita jelas yaitu, tiga perjanjian utama terkait barang, jasa, dan investasi harus disepakati. Ini adalah syarat mutlak yang diminta ASEAN,” tegasnya.
Wakil Menteri Milena juga mengungkapkan bahwa laporan terakhir dari pihak ASEAN menunjukkan pandangan positif terhadap kesiapan infrastruktur di Timor-Leste, terutama jika rencana pemerintah saat ini direalisasikan tepat waktu.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa selain kesiapan teknis, proses aksesi juga menuntut penyesuaian terhadap standar ASEAN.
“Negosiasi harus dilakukan secara aktif dan transparan untuk memastikan bahwa tawaran Timor-Leste dapat diterima negara anggota. Kita bicara soal daftar penawaran barang, layanan, dan cadangan investasi. Semua ini butuh koordinasi lintas sektor,” tutupnya.
Agenda pertemuan juga mencakup analisis atas keputusan KTT ke-46, pembahasan status Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan Peta Jalan Keanggotaan Penuh, penetapan prioritas dan tim inti negosiasi, pemaparan Visi Komunitas ASEAN 2045 serta kebutuhan pengembangan kapasitas nasional.
Selain itu, pertemuan juga membahas penyesuaian jadwal kerja ke depan, pembentukan focal point menteri di badan-badan sektoral ASEAN, alokasi anggaran pemerintah untuk mendukung proses aksesi, serta persiapan administratif dan logistik menjelang KTT ASEAN ke-47 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
