DILI, 01 Mei 2025 (TATOLI)—Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Timor-Leste (KSTL) memperingati hari buruh sedunia, dengan melakukan pawai di sepanjang kantor Bemori menuju Istana Pemerintah, untuk meminta Pemerintah menaikkan upah minimum nasional dari $115 menjadi $150.
KSTL menilai Pemerintah tidak serius dalam merevisi upah minimum untuk melindungi para buruh Timor-Leste.
“Pada hari buruh sedunia 2025, KSTL yang mewakili seluruh buruh di Timor-Leste, baik di sektor swasta, publik, maupun informal ingin menyampaikan segala aspirasi kepada Pemerintah agar dapat menaikkan upah minimum,” kata Wakil Ketua KSTL, Serafico Soares, pada wartawan di depan kantor Istana Presiden, Dili, Kamis ini.
Perwakilan para buruh ini menganggap upah minimum yang diterapkan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarganya.
“Rakyat negeri ini tidak ada artinya, Gubernur, politisi dan pengusaha besar yang punya pengaruh di Perusahaan tidak peduli dengan jaminan kerja, mengorbankan waktunya bekerja lembur demi memperjuangkan upah rendah. Ini berdasarkan hasil penelitian ILO tentang upah minimum di Asia Tenggara, di saat yang sama inflasi untuk makanan dan minuman naik hampir 60%,” katanya.
Berita terkait : SEFOPE komitmen ubah UU upah minimum pada 2025
Menurut Serafico Soares, ketika biaya hidup dan inflasi meningkat tajam, maka akan menurunkan standar hidup para buruh, yang berisiko hidup dalam kemiskinan.
Selain itu, Ketua KSTL, Almerio Vila Nova, menyebutkan, kenaikan upah minimum, penciptaan lapangan kerja, jaminan hak dan pemberantasan eksploitasi merupakan masalah utama yang sangat relevan dengan situasi saat ini.
“Pawai hari ini adalah untuk memperingati 1 Mei, hari buruh sedunia, untuk menyuarakan pendapat selama masa di mana para buruh Timor-Leste menghadapi banyak ketidakadilan di negara ini. Hari buruh sedunia ini penting bagi para buruh untuk menyuarakan kebijakan dari pihak berwenang,” tambahnya.
KSTL menghimpun organisasi-organisasi lain dari sektor domestik berupa pertokoan, konstruksi, maritim, transportasi dan lain-lain di Timor-Leste.
Konfederasi bersama dengan anggota dan mitra penting lainnya menyuarakan masalah yang dihadapai para buruh.
KSTL sebelumnya melakukan pertemuan dengan anggota Parlemen Nasional bersama Pemerintah untuk membahas masalah yang dihadapai para buruh di Timor-Leste.
Salah satu buruh, Madalena da Costa, mengatakan, Pemerintah tidak memperhatikan para buruh di Timor-Leste karena upah masih sangat minim.
“Setiap tahun kami menyuarahakn masalah ini tapi upah minimum tidak kunjung naik, gaji pun turun, kami kerja tidak mengenal waktu, masuk jam 7 pagi pulang jam 8 malam,” terangnya.
Sebagai buruh perempuan, ia meminta Pemerintah untuk menaikkan upah minimum, karena upah yang didapat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator urusan Sosial, Mariano Asanami Sabino, menegaskan, Pemerintah berkomitmen melindungi para buruh.
“Kami terus mengarahkan Sekretariat Negara untuk Pelatihan Profesional Ketenagakerjaan (SEFOPE) untuk memperhatikan tempat kerja di mana para ibu bekerja, ini sangat penting, oleh karena itu kami mempertimbangkan beberapa petisi dan ide yang disampaikan para buruh,” tutur Assanami.
Sebelumnya SEFOPE sudah menyampaikan usulan revisi upah minimum nasional kepada Dewan Menteri dan sempat dibahas, namun kementerian sektoral yang terkait masih mempertimbangkan beberapa aspek terkait.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Julia Chatarina
