DILI, 28 April 2025 (TATOLI) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan pertemuan antar kementerian dengan mitra pembangunan pada triwulan pertama tahun 2025 dengan tujuan menyampaikan program Pemerintah Konstitusional ke – IX kepada mitra pembangunan guna mendukung pelaksanaan program.
Wakil Menteri Keuangan, Felícia de Carvalho, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menyampaikan banyak presentase seperti, program-program penting Pemerintahan ke – IX pada tahun 2025 – 2026, analisis program dan koordinasi data pengembangan kemitraan, rencana strategis dan infrastruktur dari pilar pembangunan Pemerintah, dan terakhir evaluasi kerangka kerja di Timor-Leste.
Ia menyampaikan, pertemuan tersebut mendapatkan arahan langsung dari Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana program dan kemajuan seluruh lini kementerian pada triwulan pertama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Umum Mobilisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Eksternal, Francisco da Silva, memaparkan bahwa, salah satu resolusi Pemerintah adalah menginginkan lembaga-lembaga Pemerintah memiliki tata kelola yang efektif, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi keuangan.
“Kita dapat berkomunikasi dan berbagi diskusi teknis mengenai program atau proyek yang didukung oleh mitra pembangunan, setelah itu Kementerian Keuangan memfasilitasi untuk menyelesaikan program tersebut melalui persetujuan anggaran”, katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perencanaan Anggaran Kementerian Keuangan, José Alexandre de Carvalho, melaporkan, pertemuan antarkementerian membahas tiga tujuan seperti, gambaran umum program Pemerintah, indikator ekonomi makro dan kemajuan yang telah dicapai, dan terakhir program-program penting Pemerintah dan mitra pembangunan dalam lini kementerian.
Dikatakan, struktur program dari Pemerintahan ke – IX tidak dipisahkan dari struktur rencana pembangunan Timor-Leste. “Bila kita amati dalam rencana strategi pembangunan nasional terdapat empat subsektor, yaitu pembangunan sektor sosial, infrastruktur, ekonomi dan konservasi pemerintahan,” paparnya.
“Dari keempat subsektor yang ditetapkan, Timor-Leste harus mampu memiliki penduduk yang sehat, terdidik, dan inklusif agar dapat terus memberikan kontribusi yang efektif bagi pembangunan berkelanjutan guna mengurangi angka kemiskinan di Timor-Leste,” jelasnya.
Mitra pembangunan Internasional yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kedutaan Besar Australia di Timor-Leste, Indonesia, dan juga mitra internasional seperti UN Woman, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), JICA dan mitra lainnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
