Oleh : Dionisio Babo Soares
Gangguan perdagangan global yang dipicu oleh tarif AS era Trump mungkin dirancang untuk menekan ekonomi besar seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Namun, efek berantainya juga telah mencapai negara-negara yang lebih kecil dan lebih rentan. Bagi Timor-Leste, negara dengan basis ekspor yang sempit dan ketergantungan impor yang dalam, dampak langsung dari tarif ini sangat minim. Namun, implikasi tidak langsungnya—yang menyoroti risiko pergeseran kebijakan global—sangatlah instruktif. Dampak tersebut menggarisbawahi urgensi bagi Timor-Leste untuk mengatasi kelemahan strukturalnya yang lebih mendalam: ketergantungan yang berlebihan pada minyak bumi, sektor ekspor yang kecil dan tidak terdiversifikasi, dan penyangga fiskal yang terbatas. Pada saat yang sama, peluang yang belum dimanfaatkan—terutama integrasi regional, reformasi pertanian, pembangunan infrastruktur, dan keterlibatan diaspora—dapat menawarkan jalan menuju ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri.
Ketidakseimbangan struktural yang signifikan menandai ekonomi Timor-Leste. Negara ini mengimpor hampir $900 juta per tahun, termasuk barang-barang penting seperti makanan, bahan bakar, kendaraan, dan mesin. Sementara itu, ekspor berkisar sekitar $200 juta, 90% di antaranya berasal dari minyak dan gas. Hal ini membuat negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi pasar minyak global dan rantai pasokan eksternal.
Di luar hidrokarbon, sektor ekspor masih lemah. Kopi merupakan ekspor non-minyak utama, yang menghasilkan sekitar $15–20 juta per tahun, diikuti oleh sejumlah kecil marmer, kayu cendana, dan kerajinan. Volume ekspor rendah dan terbatas secara geografis, dengan sedikit hubungan perdagangan yang terjalin di luar beberapa mitra regional dan khusus. Ketidakseimbangan ini mencerminkan masalah yang lebih dalam: basis produksi negara ini sempit, dengan industrialisasi yang tidak memadai dan kurangnya investasi di sektor-sektor bernilai tambah.
Tarif 10% yang diberlakukan oleh AS hanya memiliki sedikit dampak ekonomi langsung terhadap Timor-Leste, yang hanya mengirimkan sebagian kecil barangnya—terutama kopi—ke pasar Amerika. Namun, situasi ini menyoroti kerentanan saluran ekspor negara yang terbatas. Kopi, misalnya, mewakili seperempat dari ekspor nonmigas Timor-Leste dan menghidupi puluhan ribu petani kecil. Penurunan permintaan dari pembeli utama—bahkan yang kecil seperti AS—dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih besar di masyarakat pedesaan.
Di luar perhitingan matematis, dampak simbolis tarif AS menyoroti risiko yang lebih signifikan sebagai pemain marjinal dalam perdagangan global dengan portofolio ekspor yang sangat terkonsentrasi. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketahanan ekonomi bergantung pada volume dan keragaman perdagangan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk berputar ketika terjadi guncangan.
Penggunaan dolar AS di Timor-Leste telah membantu menstabilkan ekonomi pascakemerdekaannya dengan mengendalikan inflasi dan membangun kredibilitas moneter. Namun, dolarisasi juga disertai dengan keterbatasan jangka panjang. Tanpa kendali atas mata uangnya, Timor-Leste tidak memiliki alat kebijakan moneter—seperti penyesuaian suku bunga atau devaluasi mata uang—yang dapat membantu merangsang pertumbuhan atau membuat ekspor lebih kompetitif.
Akibatnya, barang dan jasa Timor-Leste sering kali dihargai lebih tinggi daripada pesaing regional. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam dapat menggunakan nilai tukar yang fleksibel untuk mendorong ekspor dan menanggapi volatilitas pasar. Sebaliknya, Timor-Leste tetap menjadi penerima pasif dari gelombang ekonomi global. Meskipun meninggalkan dolar bukanlah pilihan langsung, sistem saat ini membutuhkan kebijakan pelengkap—seperti subsidi ekspor atau insentif pajak yang ditargetkan—untuk mengimbangi kendalanya.
Upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota ASEAN merupakan salah satu prospek yang paling transformatif bagi strategi perdagangan dan pembangunannya. Negara-negara ASEAN sudah menjadi bagian penting dari sumber impor Timor-Leste, dan aksesi akan memungkinkan negara tersebut untuk berpartisipasi lebih penuh dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), yang berpotensi mengurangi hambatan tarif, menyelaraskan standar, dan berintegrasi ke dalam rantai pasokan regional.
Untuk ekspor, ASEAN menawarkan pasar dengan lebih dari 600 juta orang—ideal untuk produk pertanian seperti kopi, vanili, dan perikanan. Keanggotaan juga dapat menarik investasi logistik, pariwisata, dan manufaktur baru, terutama jika Timor-Leste menyederhanakan prosedur bea cukai dan meningkatkan transparansi. Namun, kemajuan menuju keanggotaan penuh bergantung pada reformasi domestik yang signifikan, termasuk perbaikan regulasi, infrastruktur digital, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.
Di tengah ekonomi domestik yang terbatas dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja, kiriman uang ke luar negeri telah menjadi jalur penyelamat ekonomi yang penting. Ribuan warga Timor bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara seperti Australia, Korea Selatan, Inggris, dan Portugal, banyak di antaranya bekerja di bawah skema mobilitas tenaga kerja sementara. Para pekerja ini mengirim sekitar $100–150 juta per tahun, menjadikan kiriman uang sebagai sumber devisa terbesar kedua setelah minyak bumi.
Dana ini mendukung konsumsi rumah tangga, pendidikan, perumahan, dan investasi usaha kecil. Dana ini juga menstabilkan tekanan ekonomi dengan menyuntikkan likuiditas ke masyarakat pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi negara dengan pengangguran pemuda yang tinggi dan sedikit kesempatan kerja formal, mobilitas tenaga kerja menyediakan pendapatan dan mendorong pengembangan keterampilan serta pengalaman internasional.
Meskipun penting, kiriman uang masih kurang dimanfaatkan. Literasi keuangan, biaya transfer yang tinggi, dan akses terbatas ke saluran perbankan formal mengurangi dampak pembangunan dari dana ini. Kebijakan yang tepat sasaran—seperti memberi insentif untuk menabung, berinvestasi dalam obligasi diaspora, dan meningkatkan akses perbankan—dapat membantu menyalurkan kiriman uang ke penggunaan yang lebih produktif, seperti perumahan, pendidikan, dan usaha mikro.
Pendapatan minyak bumi Timor-Leste telah membiayai sebagian besar pengeluaran publik melalui Dana Perminyakan yang berdaulat sejak kemerdekaan. Model ini telah memberikan stabilitas fiskal dan memungkinkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, waktu terus berjalan. Dengan produksi yang menurun dan cadangan yang diproyeksikan akan habis pada tahun 2030, negara tersebut menghadapi jurang fiskal yang mengancam.
Jika ladang minyak baru tidak dikembangkan dan diversifikasi substansial tidak terjadi, pendapatan pemerintah akan anjlok, yang memicu pemotongan layanan dan program pembangunan. Lintasan pengeluaran saat ini tidak berkelanjutan kecuali jika diimbangi dengan sumber pendapatan baru. Diversifikasi ke pertanian, perikanan, pariwisata, manufaktur, dan energi terbarukan bukanlah kemewahan tetapi kebutuhan untuk bertahan hidup di luar minyak.
Jadi, apa Prioritas Kebijakan untuk Masa Depan yang Tangguh?
Timor-Leste memiliki peluang yang sempit untuk melaksanakan reformasi struktural guna meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Tindakan prioritas meliputi:
Menegosiasikan pengecualian tarif untuk ekspor nonmigas utama seperti kopi di pasar AS dan UE guna memastikan permintaan yang berkelanjutan. Ini akan memerlukan pendekatan ekstra dari pemerintah, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian.
Mempercepat keanggotaan ASEAN dengan memenuhi tolok ukur regulasi dan memodernisasi infrastruktur perdagangan. Meskipun prospek Timor-Leste untuk bergabung dengan ASEAN tahun ini cerah, pekerjaan perlu dilakukan untuk menyelaraskan semua undang-undang nasionalnya, khususnya tentang impor dan ekspor, untuk membantu meningkatkan perekonomian.
Peningkatan mobilisasi remitansi melalui inklusi keuangan yang lebih baik, keterlibatan diaspora, dan insentif untuk investasi produktif diperlukan.
Pemerintah perlu memperluas kapasitas logistik dan perdagangan, terutama melalui Pelabuhan Tibar dan perbaikan perbatasan, untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan arus ekspor. Meskipun Pelabuhan Tibar telah dibuka selama beberapa tahun, aktivitasnya masih relatif rendah.
Negara ini perlu mengembangkan pusat manufaktur ringan yang menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pengalaman beberapa negara ekonomi kecil di tahun-tahun awal berdirinya negara ini harus menjadi model bagi Timor-Leste.
Timor-Leste juga harus meningkatkan investasi energi terbarukan untuk mengurangi impor bahan bakar dan memposisikan negara ini di pasar hijau yang sedang berkembang.
Bank sentral Timor-Leste perlu meninjau strategi mata uang jangka panjang dan mengeksplorasi kerangka kerja hibrida atau mata uang ganda untuk menyeimbangkan stabilitas dan fleksibilitas.
Meskipun tarif AS berdampak langsung, tarif tersebut mengungkap kebenaran yang lebih besar: ekonomi Timor-Leste masih sangat rapuh, sangat bergantung pada minyak dan impor, dengan penyangga terbatas untuk guncangan eksternal. Negara ini berada di titik kritis. Ketika pendapatan minyak menurun dan persaingan global meningkat, kebutuhan untuk melakukan diversifikasi, memodernisasi, dan meregionalisasi tidak pernah lebih mendesak.
Remitansi luar negeri menyediakan jalur hidup yang vital—tetapi tidak dapat menggantikan reformasi ekonomi yang komprehensif. Timor-Leste harus bertindak sekarang untuk mengembangkan sektor-sektor baru, memperkuat lembaga, dan berintegrasi ke dalam pasar regional. Jika berhasil, negara dapat beralih dari kerentanan menuju ketahanan, mengamankan kemakmuran bagi rakyatnya lama setelah minyak habis.
Pendapat ini bersifat pribadi dan tidak mengikat lembaga yang diwakili oleh penulis.
