DILI, 24 Maret 2025 (TATOLI)— Pemerintahan Konstitusional IX yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão terus berkomitmen dalam resformasi komprehensif di sektor peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam Program Pemerintah. Karena, kerapuhan sistem peradilan dapat menimbulkan dampak bagi pembangunan negara itu sendiri dan pembangunan ekonomi dan sosial negara.
Dalam Laman Resmi Governo Timor-Leste atau Pemerintah Timor-Leste yang diakses Tatoli, senin ini menyebutkan bahwa reformasi sektor peradilan ini dianggap sebagai prioritas yang mendesak dan strategis untuk memastikan sistem peradilan yang efektif dan dapat diakses.
Dalam pidatonya pada pelantikan Pemerintah Konstitusional IX, pada tanggal 1 Juli 2023, Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, mengemukakan salah satu komitmen besar Pemerintahnya adalah melaksanakan reformasi sektor peradilan (dengan membentuk Mahkamah Agung dan melatih, dengan kualitas para Hakim dan Jaksa)”.
Dalam konteks ini, dan dengan tujuan untuk menanggapi kebutuhan mendesak akan reformasi yang efektif, Kelompok Kerja untuk Reformasi Sektor Kehakiman dibentuk pada bulan Agustus 2023, di bawah kepemimpinan mantan Menteri Kehakiman, Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato.
Kelompok ini dibentuk untuk memberikan Pemerintah sebuah struktur yang tangkas, yang dengan jarak yang sama, merupakan titik fokus bagi semua entitas yang membentuk Sektor Kehakiman.
Kurang dari setahun sejak dibentuk, Kelompok Kerja tersebut menerbitkan, pada bulan Mei 2024, Laporan tentang Sektor Peradilan di Timor-Leste, berjudul “Menuju Keadilan yang Lebih Baik: Analisis dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Sektor Peradilan di Timor-Leste” dan “Peta Jalan untuk Keadilan yang Lebih Baik – Rencana Aksi untuk Meningkatkan Sektor Peradilan di Timor-Leste”.
Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama sistem peradilan nasional dan menyajikan analisis rinci tentang titik-titik kritis, mengusulkan tindakan konkret untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan. Peta jalan melengkapi laporan dengan menawarkan rencana aksi strategis, dengan agenda implementasi, yang menyoroti tindakan prioritas dan cakrawala waktu untuk melaksanakan reformasi.
Metodologi yang digunakan untuk menyiapkan dokumen tersebut mencakup tinjauan menyeluruh terhadap diagnosis sebelumnya, konsultasi dengan para pemangku kepentingan di sektor peradilan, dan pendekatan sistemik yang mengakui saling ketergantungan antara berbagai lembaga di sektor peradilan.
Laporan ini juga menawarkan rekomendasi praktis dan solusi yang layak, selaras dengan kemampuan dan realitas negara, yang mendorong jalur bertahap menuju pelaksanaan reformasi yang diperlukan.
Pada bulan Juni 2024, di Portugal, di hadapan Koordinator Kelompok Kerja, Pemerintah menandatangani lima protokol kerja sama dengan beberapa sekolah hukum utama Portugal, dengan tujuan mengirim 50 mahasiswa hukum setiap tahun selama lima tahun ke depan untuk pelatihan khusus di Portugal.
Program beasiswa ini bertujuan untuk melatih 250 hingga 300 pengacara pada tahun 2028, dengan total investasi sekitar $16 juta. Pada bulan Agustus 2024, 51 pemegang beasiswa pertama berangkat ke Portugal, menandai langkah signifikan dalam memperkuat sumber daya manusia untuk sektor peradilan Timor-Leste.
Pada Rapat Dewan Menteri tanggal 19 Juni 2024, telah disetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dengan tujuan untuk memodernisasi sistem pelatihan Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan ( CFJJ – Centro de Formação Jurídica e Judiciária).
Perubahan yang diusulkan bertujuan untuk mengubah CFJJ menjadi pusat keunggulan untuk pelatihan hakim dan pembela umum, dengan investasi yang kuat dalam kualitas pelatihan, dengan fokus pada pelatihan praktis dan penguasaan bahasa Portugis.
Pada Rapat Dewan Menteri tanggal 04 Desember 2024, rancangan Undang-Undang untuk amandemen pertama Undang-Undang No. 1/2017, yang menetapkan Rezim Transisi untuk Perekrutan Hakim dan Pembela Umum Non-Timor, telah disetujui. Tujuan proposal tersebut adalah untuk menjamin kesinambungan dan kualitas administrasi peradilan, dengan memperkuat staf profesional di sektor tersebut dan menyesuaikan skema perekrutan dengan realitas dan kebutuhan negara saat ini. Usulan ini telah disetujui dan diputuskan oleh Parlemen Nasional Februari lalu.
Reformasi peradilan di Timor-Leste merupakan proses yang berkelanjutan dan kompleks, namun penting untuk memastikan sistem peradilan yang adil dan efisien yang memperkuat perdamaian dan demokrasi di negara tersebut.
Pemerintah melalui Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peradilan dan Kementerian Kehakiman, bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, secara aktif berupaya menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan mudah diakses, dengan fokus khusus pada pelatihan sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur hukum.
Kerjasama internasional, pelatihan yang berkesinambungan dan modernisasi institusi merupakan hal mendasar untuk mencapai, sebagaimana dimaksud dalam Program Pemerintah, yaitu konsolidasi sistem peradilan yang efektif, dimana proses penerapannya dilakukan dengan cepat, seimbang, dapat diandalkan, independen dan adil.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
