DILI, 25 Mei 2026 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste menyatakan terus memperkuat komitmen integrasi regional ASEAN dengan menuntaskan penyetoran 45 Instruments of Accession (IOAs) yang mencakup 58 instrumen hukum ASEAN di tiga pilar utama komunitas ASEAN.
Informasi tersebut dipaparkan Wakil Menteri Urusan ASEAN Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste, Milena Rangel, dalam presentasi bertajuk “Integrasaun ASEAN” pada pertemuan forum Timor-Leste Development Partners Meeting (TLDPM) 2026 yang diadakan di aula Kementerian Keuangan, Dili, Senin ini.
Dalam presentasinya, Milena Rangel menjelaskan bahwa Timor-Leste telah menyetorkan 11 IOAs pada Pilar ASEAN Political-Security Community (APSC), 28 IOAs yang mencakup 49 instrumen hukum di bawah prioritas pertama Pilar ASEAN Economic Community (AEC), serta enam IOAs pada Pilar ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).
“Langkah ini memperkuat dedikasi Timor-Leste terhadap integrasi ASEAN dan kerja sama regional,” demikian isi presentasi tersebut.
Pada Pilar Ekonomi ASEAN (AEC), pemerintah juga melaporkan kemajuan implementasi roadmap integrasi ekonomi ASEAN periode 2026–2030, termasuk penerapan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang difokuskan pada pengurangan tarif, modernisasi bea cukai, fasilitasi perdagangan, Rules of Origin (ROO), standar dan kesesuaian, langkah sanitary and phytosanitary (SPS), serta pengurangan hambatan non-tarif.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan penguatan iklim investasi melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dan kerangka fasilitasi investasi, termasuk liberalisasi sektor jasa dan mobilitas tenaga profesional melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan Movement of Natural Persons (MNP).
Dalam roadmap aksesi ASEAN, Timor-Leste juga masih menargetkan penyelesaian tiga perjanjian ekonomi utama ASEAN yang tersisa dari total 11 key ASEAN Economic Agreements (AEAs).
Ketiga perjanjian tersebut mencakup MNP dan protokol perubahan komitmen yang telah diterima pada CCS Special Meeting di Melaka, Malaysia pada Desember 2025, ACIA dan protokol perubahannya yang masih dipertimbangkan ASEAN Consultative Area Council, serta ATIGA dan protokol terkait yang negosiasinya telah selesai dan memasuki tahap berikutnya.
Pemerintah menargetkan finalisasi negosiasi tiga perjanjian tersebut untuk melanjutkan penyetoran Instruments of Accession berikutnya.
Sementara pada Pilar Politik dan Keamanan ASEAN (APSC), Timor-Leste terus melakukan koordinasi rutin dengan kementerian dan lembaga nasional terkait agenda ASEAN, termasuk pembentukan perwakilan nasional dan focal point pada berbagai mekanisme ASEAN seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR).
Timor-Leste juga akan bekerja sama dengan AICHR untuk menyelenggarakan lokakarya bertema “Right to Development” di Dili pada Agustus 2026.
Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan ASEAN Chairship Timor-Leste pada 2029 melalui penyusunan National APSC Engagement Roadmap 2026–2030 serta penguatan kesiapan kelembagaan nasional menghadapi kepemimpinan ASEAN di masa mendatang.
Pada Pilar Sosial Budaya ASEAN (ASCC), pemerintah Timor-Leste juga terus memperkuat kesiapan kelembagaan untuk mendukung visi ASEAN yang inklusif dan tangguh.
Dalam presentasi tersebut dijelaskan bahwa Kantor Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Urusan Sosial bertindak sebagai Menteri Dewan ASCC Timor-Leste dan didukung oleh Senior Official Committee for ASCC (SOCA).
Pemerintah juga mendorong setiap lembaga sektoral membentuk unit khusus ASEAN serta menunjuk pejabat senior, perwakilan alternatif dan focal point yang telah disampaikan kepada Sekretariat ASEAN.
Selain itu, Pilar ASCC saat ini tengah mengembangkan Result Framework yang mencakup penyusunan indikator kinerja utama (KPI), baseline, pengumpulan data serta penetapan target untuk mendukung langkah strategis ASEAN Community Vision 2045 (ACV-45).
Untuk menyelaraskan program nasional dengan ASEAN Community Vision 2045, pemerintah secara rutin menggelar koordinasi lintas kementerian dan antar lembaga.
Pemerintah Timor-Leste juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Ad Hoc Meeting Group di Dili pada 9–10 Juni 2026 guna membahas lebih lanjut pengembangan Result Framework ASCC.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
