DILI, 07 januari 2025 (TATOLI) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini kembali mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, khususnya dalam klasifikasi anggaran dan peta akuntansi seluruh kementerian dan lembaga negara, serta resmi membuka sistem GRP(Government Resource Planning).
“Tujuannya Kemenkeu mengundang anda untuk datang ke tempat ini, untuk mendapatkan paket anggaran yang diundangkan untuk seluruh entitas, termasuk informasi tentang peraturan dan prosedur yang akan ada dalam pelaksanaan anggaran ini dan secara resmi akan dibuka Perencanaan Sumber Daya Pemerintah (Government Resource Planning – GRP) sistem freebalance untuk memungkinkan pelaksanaan anggaran dimulai termasuk sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran 2025,” kata Direktur Jenderal Perencanaan dan Anggaran Kemenkeu, José Alexandre de Carvalho, di Auditorium Kementerian Keuangan, Aitarak-laran.
José Alexandre de Carvalho mengakui semua orang dari berbagai entitas harus mengetahui bahwa anggaran keuangan suatu tahun anggaran membutuhkan waktu tiga tahun untuk diselesaikan, mulai dari penyusunan, pembahasan dan persetujuan anggaran tahun 2025 mulai pada tahun 2024.
Selanjutnya tahun 2025 merupakan tahun tahap pelaksanaan yang akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan pengawasan internal masing-masing lembaga pemantauan dan pengawasan pada masing-masing lembaga pada entitas anggaran.
“Tahap akhir tahun ketiga adalah tahun 2026 sebagai tahun pertanggungjawaban umum anggaran tahun 2025 yang titik gabungannya adalah penerbitan laporan pendapat akuntansi umum negara dan akan ada perdebatan apresiasi terhadap anggaran tersebut di Parlemen Nasional,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, meminta lembaga negara melaksanakan anggaran 2025 sesuai jalurnya karena ketika suatu Negara mengelola anggarannya yang buruk disebut Fragile State berarti lembaga Negara tidak menaati aturan.
“Semua tahu, uang rakyat jika dikelola dengan baik berarti apapun yang kita lakukan harus bermanfaat bagi rakyat. Peran entitas yang bertanggung jawab adalah memastikan belanja publik dibelanjakan sesuai aturan, prosedur, dan undang-undang karena ketika anggaran rakyat dikelola dengan baik, rencana prioritas yang ada akan memberikan manfaat yang baik bagi generasi kita yang akan datang. Ini adalah tanggung jawab semua pihak,” pintanya.
Ia juga meminta agar proses pelaksanaan bisa dilakukan lebih cepat sehingga masyarakat tidak mendapatkan dampak dari keterlambatan yang terjadi setiap tahun dan dilaksanakan pada bulan maret, dimana hal ini membuat pelaksanaan tidak diselesaikan sesuai target.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan, Santina Cardos bersama perwakilan Kepala Keuangan dari berbagai entitas kementerian.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz