DILI, 10 juni 2024 (TATOLI)—Kedutaan Besar Uni Eropa di Timor-Leste mendukung Direktorat Nasional Perubahan Iklim untuk Konsultasi Publik tentang rancangan peraturan Undang-Undang Dasar Perubahan Iklim Timor-Leste khususnya pada tiga kotamadya yaitu, Liquica, Ermera, dan Bobonaro.
Melalui siaran pers yang diakses Tatoli, disebutkan konsultasi publik tersebut dilakukan dengan 68 pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk perwakilan industri, akademisi, dan pemerintah daerah dari Liquica, Ermera, dan Bobonaro, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim tepatnya di Liquiça.
Kepala Kerjasama Kedubes Uni Eropa di Timor-Leste, Iotam Lerer mengatakan bahwa konsultasi publik ini akan memperhatikan prioritas dan ambisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan undang-undang tersebut, karena dampak perubahan iklim menjadi semakin nyata, kebutuhan akan kerangka kerja legislatif yang kuat dan terlokalisasi sangat penting untuk strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif.
“Seperti halnya Timor-Leste, Uni Eropa menganggap perubahan iklim sebagai prioritas utama untuk pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan serta mengurangi risiko bencana terkait iklim. Undang-undang menyeluruh yang secara jelas memandu peraturan, arahan, dan keputusan terkait perubahan iklim akan membantu pemerintah pusat dan pemerintah kota mengembangkan rencana dan intervensi yang lebih baik dalam mempertimbangkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata Kepala Kerjasama Uni Eropa, Iotam Lerer.
Sementara, Direktur Jenderal Lingkungan Hidup, Francisco Xavier Fatima Soares mengakui bahwa Timor-Leste telah mengalami kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir karena perubahan iklim. Beberapa contoh perubahan iklim adalah kenaikan suhu, hujan lebat, kekeringan berkepanjangan dan angin kencan.
“Mari kita bekerja sama untuk mengurangi dampak perubahan iklim sehingga kita dapat menyelamatkan ekonomi dan sumber daya kita. Saya mengimbau hari ini untuk partisipasi maksimal Anda dalam memberikan umpan balik ke dalam versi final dari peraturan Undang-Undang Perubahan Iklim,” katanya.
Lokakarya ini diselenggarakan dengan dukungan dari Bantuan Teknis Uni Eropa untuk Mendukung Proyek Pertanian Karbon dan merupakan bagian dari serangkaian lokakarya konsultasi sub-nasional yang dilaksanakan sepanjang bulan juni 2024 di Dili, Baucau, Ainaro, dan Oecusse.
Konsultasi-konsultasi ini menyediakan platform untuk dialog inklusif tentang pengembangan Undang-Undang Dasar Perubahan Iklim yang akan memberikan dasar hukum untuk isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim, termasuk pertanian karbon.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
