DILI, 17 April 2024 (TATOLI)—Ketua Parlemen Nasional (PPN), Maria Fernanda Lay, mengatakan sebelum 20 Mei Parlemen Nasional akan meratifikasi keanggotaan Timor-Leste di Organisasi Perdagangan Dunia (OPD).
Berita Terlait: Kalbuady Lay akan wakili Timor-Leste tandatangani Protokol Aksesi ke OPD
“Pemerintah meminta untuk meratifikasi sebelum tanggal 20 Mei dan kami akan meratifikasi sebelum 20 Mei. Perjanjian internasional ini sudah diserahkan oleh pemerintah ke Parlemen dan kami tidak akan mengubah sedikit pun. Tidak ada yang diubah dan kami hanya akan meratifikasinya,” kata Ketua PN Fernanda Lay pada wartawan usai bertemu dengan Presiden Republik Jose Ramos Horta di Istana Presiden Nicolau Lobato, Bairru Pite, rabu ini.
Sebelumnya Pemerintah Timor-Leste telah menandatangani keanggotaan Timor-Leste di OPD pada 26 Februari 2024 di Abu Dhabi, yang dihadiri oleh Presiden Republik, José Ramos Horta, dan Ketua PN, Fernanda Lay termasuk sektor swasta.
Setelah itu, pemerintah perlu mengajukan protokol keanggotaan ke Parlemen Nasional untuk mendapatkan ratifikasi dan dalam periode maksimum hingga Juli tahun ini, harus mengirimkan konfirmasi kepada OPD agar dapat secara resmi menjadi anggota penuh.
Timor-Leste berusaha bergabung dengan OPD sejak bulan November 2016. Pada tanggal 7 Desember 2016, Konsul Jenderal mendirikan Kelompok Kerja, yang kemudian setelah 14 tahun, Kelompok Kerja mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk mematuhi peraturan OPD.
Pada tanggal 1 Oktober 2020, Timor-Leste mengadakan pertemuan pertama Kelompok Kerja dengan negara-negara anggota OPD untuk membahas secara jelas tentang keseriusan aksesi menjadi anggota.
Selama ini, Timor-Leste bersama dengan 22 negara lainnya menjadi pengamat untuk memenuhi persyaratan agar menjadi anggota layaknya 164 negara lainnya.
Sebagai pengamat organisasi ini, Kelompok Kerja bertindak sebagai komite untuk mempersiapkan, bernegosiasi, memenuhi persyaratan, dan menyeimbangkan pertemuan dengan negara-negara anggota.
Bergabung dengan organisasi internasional merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk melakukan kemitraan dengan sektor swasta nasional dan internasional guna membuka peluang kerja bagi masyarakat Timor-Leste.
OPD adalah organisasi yang mengatur perdagangan antar negara dengan tujuan memastikan bahwa semua aktifitas perdagangan berjalan dengan mulus.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Cancio Ximenes
