DILI, 15 desember 2023 (TATOLI)— Inggris melalui Trade and Investment Advocacy Fund 2 Plus (TAF2+), memperkenalkan pentingnya Aturan Asal Barang (Rules of Origin/ROO) bagi proses aksesi Timor-Leste ke-ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) dan OPD (Organisasi Perdangan Dunia).
Kepala Ekonom dan Direktur Direktorat Ekonomi dan Evaluasi di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (FCDO) Inggris, Profesor Adnan Khan mengatakan Timor-Leste telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam proses aksesi ke OPD.
Secara paralel, Timor-Leste juga berusaha untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dimana, TAF2+ bertujuan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan pengembangan kapasitas kepada Pemerintah Timor-Leste untuk memajukan aksesi ke MEA.
“Agar hal ini dapat menjadi kenyataan pada tenggat waktu yang ditentukan sendiri pada tahun 2025, dan Timor-Leste membutuhkan dukungan teknis, yang telah dianggap oleh Pemerintah Timor-Leste sebagai hal yang sangat penting untuk mencapai aksesi ke MEA. Meskipun ada banyak bidang dukungan yang diperlukan, termasuk di antaranya tindakan sanitasi dan fitosanitasi (SPS) dan hambatan teknis perdagangan (TBT), proyek ini akan fokus pada Aturan Asal Barang (ROO) dan mengembangkan kerangka kerja legislatif yang selaras dengan Bab 3-Aturan Asal Barang dari Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA),” jelas Profesor Adnan Khan dalam pertemuan awal di kantor Kementerian Luar Negeri, jumat ini.
Dalam kesempatan ini TAF2+ menghadirkan tiga konsultan internasional yang akan memberikan paparan bagi para penerima manfaat dari bantuan teknis dan dukungan pengembangan kapasitas TAF2+ seperti instansi pemerintah, kamar dagang, asosiasi industri dan lainnya.
Secara khusus, TAF2+ bertujuan untuk meninjau undang-undang ROO yang ada terhadap persyaratan dari OPD dan ATIGA, mempersiapkan serangkaian rekomendasi dan langkah-langkah selanjutnya sehubungan dengan undang-undang tersebut untuk membantu memenuhi persyaratan OPD dan ASEAN mengenai ROO.
“Dukungan TAF2+ akan berakhir pada maret 2024 dan kita harap pada hari itu kita sudah bisa mendukung Timor-Leste memiliki ROO yang kebih spesifik,” ucapnya.
Sementara, Direktur Jenderal Industri, Carlos Ximene Lopes mengakui Timor-Leste sudah memiliki ROO sendiri tetapi tidak menyebutkan secara spesifik sehingga tidak memenuhi roadmap untuk aksesi ASEAN.
“Kita akui meskipun sudah ada ROO sendiri tetapi ini tidak secara spesifik sehingga kita harus memperbaruinya, tetapi untuk sampai kesana setiap kementerian terkait harus bersama mendiskusikannya dan kita akan segera membentuk tim untuk itu,” paparnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
