DILI, 28 agustus 2023 (TATOLI)— Timor-Leste melalui Pemerintah Konstitusional ke-IX mengutuk keputusan Junta Militer Myanmar yang mengusir Kuasa Usaha Timor-Leste dari Mynamar.
Pemerintah Timor-Leste mengutuk pengusiran diplomat Timor-Leste dan tetap menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Myanmar.
“Timor-Leste, sejalan dengan posisi yang diambil oleh ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk mengembalikan tatanan demokratis di Myanmar dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar, seraya mendesak Junta Militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai dan konstruktif terhadap krisis tersebut,” tulis siaran pers dari Pemerintah yang diakses Tatoli, senin ini.
Berita terkait : Pemerintah NUG Myanmar minta dukungan HAM dari Timor-Leste
Dalam siaran pers itu mengungkapkan, situasi di Myanmar telah menjadi perhatian dunia sejak kudeta militer pada februari 2021. Junta militer mengambil alih kekuasaan, membatalkan hasil pemilihan umum yang demokratis dan memicu serangkaian krisis kemanusiaan, ekonomi, dan politik.
Sehingga, Komunitas internasional, termasuk Timor-Leste, terus menyerukan penyelesaian damai atas krisis ini dan penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Myanmar.
Juru Bicara Pemerintah Konstitusional ke-IX, Menteri Agio Pereira, mengatakan bahwa Republik Demokratik Timor-Leste tetap teguh pada keyakinannya bahwa hanya melalui dialog dan penghormatan terhadap kehendak rakyat, solusi yang damai dan langgeng terhadap krisis di Myanmar dapat dicapai.
“seruan kepada masyarakat internasional untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk mendorong pemulihan tatanan demokratis dan hak asasi manusia di negara tersebut,” tulis siaran pers itu.
Berita terkait : Penghentian kekerasan di Myanmar, Xanana : negara ASEAN bersama cari solusi
Sementara itu, berdasarkan laman resmi AFP, minggu (27/8/2023), menyebutkan, Junta militer Myanmar memerintahkan mengusir diplomat utama Timor-Leste. Myanmar meminta agar Kuasa Usaha atau Country Charge d’affaires pergi dari Yangon, Myanmar selambat-lambatnya 01 september 2023.
Keputusan itu diambil Junta dalam pertemuan yang diadakan pemerintahnya dengan pemerintahan bayangan yang dilarang. Diketahui, Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara berada dalam krisis sejak militer mengambil alih kekuasaan pada februari 2021, mengakhiri eksperimen singkat terhadap demokrasi dan memicu bentrokan dengan kekerasan.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
