iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE

Pemerintah NUG Myanmar minta dukungan HAM dari Timor-Leste

Pemerintah NUG Myanmar minta dukungan HAM dari Timor-Leste

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, Aung Myo Min. Foto Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 23 agustus 2023 (TATOLI)— Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, Aung Myo Min, bertemu Presiden Republik José Ramos Horta untuk meminta dukungan HAM dari Pemerintah Timor-Leste.

“Ini merupakan pertemuan yang sangat baik dengan Presiden. Kami berbicara tentang bagaimana Pemerintah Timor-Leste dapat mendukung gerakan demokrasi di negara ini dan juga lebih banyak keterlibatan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar,” kata Menteri HAM, Aung Myo Min pada wartawan usai bertemu Presiden Horta di Istana Negara, Dili, rabu ini.

Dijelaskan, dukungan tersebut diantaranya, mengakui mobilisasi warga Myanmar, membela HAM dan keadilan rakyat.

“Karena Pemerintah Timor-Leste berperan juga mengangkat situasi HAM dinegara kami dalam Forum Regional dan Internasional, sehingga kami terus menyeroti situasi hak asasi manusia,” katanya.

Berita terkait : Penghentian kekerasan di Myanmar, Xanana : negara ASEAN bersama cari solusi

Ditegaskan, NUG Myanmar ingin mendapatkan dukungan demokrasi lebih banyak di Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan juga dari Pemerintah Timor-Leste.

“Karena kami berbagi sejarah penindasan dan perjuangan yang sangat mirip. Kami ingin mendapatkan lebih banyak keterlibatan dari Pemerintah Timor-Leste kepada pemerintah NUG dan dari rakyat Timor-Leste dengan rakyat Myanmar dan juga lebih banyak suara untuk Myanmar di ASEAN dan hak asasi manusia terkait lainnya,” tuturnya.

Dia menceritakan bahwa, Junta Militer di Myanmar mencoba melakukan kudeta pada tahun 2021. Jadi, pihaknya didirikan NUG, dimana anggota Pemerintah yang sah dipilih melalu pemilu.

“Kami adalah pemerintah negara yang sah dari hasil pemilu yang terpilih. Orang-orang Myanmar melawan rezim militer di negara itu dengan segala cara dan kemudian banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya.

Berita terkait : MNEK minta militer Myanmar ijinkan dialog terbuka

Selain itu, katanya  sebagai Menteri HAM akan mengumpulkan informasi dengan melibatkan masyarakat internasional untuk menghentikan junta militer agar tidak melanjutkan kejahatan  terhadap rakyat Myanmar,” harapnya.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!