DILI, 26 agustus 2023 (TATOLI)— Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (MAPPF) akan mengalokasikan dana senilai $5 juta, untuk membangun dua kapal pengawas perikanan untuk memperkuat tim memberantas aktivitas penangkapan ikan di laut Timor-Leste secara ilegal.
Direktur Umum Perikanan MAPPF, Acacio Guterres dalam keterangannya kepada Tatoli, di kantor MAPPF, Comoro, Dili menjelaskan, pihaknya telah bertemu Menteri MAPPF untuk membahas rencana tersebut.
”Kita sudah bertemu dengan Menteri MAPPF untuk membahas bagaimana kita dapat mengalokasikan kembali anggaran sebesar $5 juta, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk membangun dua kapal pengawas perikanan guna meningkatkan produktivitas dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan laut kita,” kata Acacio Guterres.
Menurutnya, dalam Pemerintah Konstitusi ke-VIII melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAP) mengalokasikan dana sebesar $3 juta untuk membangun dua kapal pengawasan perikanan.
Karena itu, katanya dalam proses pembangunan saat ini, Pemerintah Kedelapan telah menyetujui di tingkat Dewan Menteri dan melanjutkan dengan proses tenderisasi oleh Komisi Nasional Pengadaan (CNA).
Dia menjelaskan, ada perusahaan dari Indonesia dengan nama Dok dari Blitung, Indonesia yang menjadi pemenang dalam tenderisasi tersebut.
Dan perusahaan itu telah membawa tim teknis dari Kementerian Pertanian dan saat ini untuk melihat tempat dan berdiskusi sebelum membangun dua kapal tersebut. Jadi, ketika tim kembali ke perusahaan mereka membawa dokumen untuk meminta tambahan dana sebesar $2 juta untuk biaya pembangunan dua kapal itu.
Karena itu, Pemerintah membatalkan proses konstruksi dua kapal tersebut, karena biaya yang diajukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan anggaran yang telah diprediksi oleh Pemerintah untuk bangun dua kapal pengawas perikanan.
Dua kapal tersebut telah melalui tenderisasi di CNA, setelah tim teknisi memilih perusahaan pemenang untuk memulai konstruksi kapal tersebut, namun perusahaan itu meminta anggaran tambahan lebih dari $2 juta.
“Maka dari itu, kita memutuskan lebih baik membatalkan proses konstruksi dua kapal untuk perikanan itu. Karena, tidak sesuai dengan anggaran pemerintah, karena sebelumnya tim teknis telah melakukan diskusi dengan perusahaan pemenang yang telah menyetujui anggaran yang telah diprediksi pemerintah, namun kemudian meminta tambahan dana. Maka kita memutuskan lebih baik membatalkannya,”ujarnya.
Menurut Acacio, Perdana Menteri Xanana Gusmão mengarahkan agar rencana pembangunan pengawasa perikanan ini terus berlanjut, tetapi ditunda hingga APBN 2024 disahkan.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
