iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE

Pemerintah setujui rancangan struktur organik Pemerintahan Konstitusional ke-IX

Pemerintah setujui rancangan struktur organik Pemerintahan Konstitusional ke-IX

Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão memimpin rapat Dewan Menteri di kantor Pemerintah, Dili, senin (24/07).

DILI, 24 juli 2023 (TATOLI)—Pemerintah melalui Rapat Dewan Menteri pada 24 juli kemarin menyetujui rancangan aturan dengan mengesahkan Struktur Organik Pemerintahan Konstitusional ke-IX.

Berdasarkan  siaran pers resmi yang diakses Tatoli disebutkan, rapat Dewan Menteri digelar di Kantor Pemerintah, Dili, selasa dan menyetujui rancangan aturan pemerintah dengan mengesahkan Struktur Organik Pemerintahan Konstitusional ke-IX.

Struktur organik Pemerintahan Konstitusional IX menentukan atribusi yang akan dilakukan oleh masing-masing Kementerian dan memberikan kekuasaan kepada anggota Pemerintah, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam programnya.

Pemerintah terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Wakil Menteri dan Sekretaris Negara.

Pemerintah terdiri dari dua Wakil Perdana Menteri:

  1. Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup
  2. Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Bidang Sosial dan Menteri Pembangunan Pedesaan dan Perumahan Rakyat

Pemerintah terdiri dari 19 Menteri yaitu :

  1. Menteri Kepresidenan Dewan Menteri
  2. Menteri Keuangan
  3. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama
  4. Menteri Kehakiman
  5. Menteri Administrasi Negara
  6. Menteri Kesehatan
  7. Menteri Pendidikan
  8. Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
  9. Menteri Urusan Kombatan Pembebasan Nasional
  10. Menteri Pekerjaan Umum
  11. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
  12. Menteri Perdagangan dan Industri
  13. Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
  14. Menteri Pertahanan
  15. Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral
  16. Menteri Dalam Negeri
  17. Menteri Solidaritas dan Inklusi Sosial
  18. Menteri Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya
  19. Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis

Beberapa Menteri dibantu, dalam menjalankan fungsinya, oleh Wakil Menteri dan Sekretaris Negara yaitu :

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dibantu Sekretaris Negara Bidang Pelatihan Professional dan Ketenagakerjaan dan Sekretaris Negara untuk Koperasi
  2. Menteri Kabinet Dewan Menteri dbantu Wakil Menteri Urusan Parlemen, Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial dan Sekretaris Negara untuk Kesetaraan
  3. Menteri Keuangan, dibantu Wakil Menteri Keuangan
  4. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama, dibantu Wakil Menteri Urusan ASEAN
  5. Menteri Kehakiman, dibantu Wakil Menteri Urusan Penguatan Kelembagaan dan Sekretaris Negara Bidang Pertanahan dan Kekayaan
  6. Menteri Administrasi Negara, dibantu Wakil Menteri Administrasi Negara, Sekretaris Negara Urusan Toponimi dan Organisasi Perkotaan dan oleh Sekretaris Negara Bidang Pembangunan Masyarakat
  7. Menteri Kesehatan, dibantu Wakil Menteri Bidang Penguatan Kelembagaan Kesehatan dan Wakil Menteri Bidang Penyelenggaraan Rumah Sakit
  8. Menteri Pendidikan, dibantu Sekretaris Negara untuk Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Teknik-Kejuruan
  9. Menteri Urusan Kombatan Pembebasan Nasional, dibantu Sekretaris Negara untuk Veteran
  10. Menteri Pekerjaan Umum, dibantu Wakil Menteri Infrastruktur dan Sekretaris Negara Bidang Listrik, Air dan Sanitasi
  11. Menteri Perdagangan dan Industri, dibantu Wakil Menteri Perdagangan
  12. Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dibantu Sekretaris Negara Perikanan, oleh Sekretaris Negara Peternakan dan Sekretaris Negara Kehutanan;
  13. Menteri Dalam Negeri, dibantu Sekretaris Negara urusan Perlindungan Sipil
  14. Menteri Solidaritas dan Inklusif Sosial, dibantu Wakil Menteri Solidaritas, Sosial dan Inklusi
  15. Menteri Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya, dibantu Sekretaris Negara Bidang Seni dan Budaya.

Dewan Menteri juga menganalisis pemaparan Kementerian Keuangan, tentang rancangan usulan aturan pemerintah pada amandamen pertama peraturan   UU No.15/2022 tanggal 21 desember tentang Anggaran Pendapatan  Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan UU No.º 2/2022 tanggal 10 Februari tentang Kerangka Anggaran Umum Negara dan Pengelolaan Keuangan Publik.

Reporter: Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!