DILI, 18 januari 2023 (TATOLI)—Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri, menganalisis opsi politik dan legislatif yang mendasari pembuatan sistem pengukuran satuan hukum untuk membantu konsumen dalam aktivitas ekonomi yang disampaikan Menteri Pariwisata, Perdagangan, dan Industri (MTKI), José Lucas do Carmo da Silva.
Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Magalhaes mengatakan, dalam waktu dekat MTKI akan menyampaikan rancangan aturan pemerintah pada Dewan Menteri. Sehingga Timor-Leste (TL) dapat mempunyai peraturan pada pengukuran untuk semua produk penjualan.
“Pilihan politik dan legislatif yang disampaikan bertujuan untuk menjamin bahwa pembuatan sistem pengukuran satuan hukum di Timor-Leste yang digunakan dengan cara yang sama dan koheren di seluruh negeri serta memungkinkan tindakan hukum yang dipahami oleh semua warga negara dan entitas, di berbagai bidang, seperti perdagangan, industri dan Pendidikan,” kata Menteri Fidelis Magalhaes pada wartawan usai rapat di kantor Pemerintah Dili, rabu ini.
Dikatakan, dengan peraturan tersebut dapat membantu konsumen sehingga dalam aktivitas ekonomi tidak berdampak pada rakyat.
“Tujuan tersebut untuk memastikan kendala dan keakuratan tindakan hukum dalam produk perdagangan dan faktor yang akan melindungi konsumen dan perusahaan, dengan memberikan lingkungan yang menguntungkan,”ujarnya.
Ditambahkan, untuk pembangunan dan investasi ekonomi dan membawa kepercayaan, di tingkat internasional, serta peningkatan ekspor dan kepercayaan internasional dalam perjanjian di bidang perdagangan, energi, pendidikan dan industry sangat diperlukan.
“MTKI akan bekerjasama dengan AIFAESA, untuk menetapkan peraturan pemerintah tersebut kepada pelaku usaha, distributor, dan bagi mereka yang menjadi aktor perdagangan,” paparnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
