DILI, 14 november 2022 (TATOLI) – Yayasan Mahein (FM) meminta kepada pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk membuka kembali aktivitas pasar di wilayah perbatasan antara dua negara untuk mencegah penyeberangan ilegal.
“Masyarakat di perbatasan selalu melakukan penyeberangan ilegal untuk melakukan kegiatan perdagangan, terutama di Batugade, Mota-Ain, Mota-Masin, Suai-Covalima, dan Oe-cussi,” kata Direktur Pelaksana FM, Manuel Amaral kepada TATOLI di kantornya di Dili .
Dia mengatakan, karena masyarakat sering melintasi perbatasan ke Atambua dari Timor Barat untuk membeli barang, maka pembukaan kembali pasar perbatasan akan membantu mengurangi keterlibatan masyarakat dalam perdagangan ilegal.
Berita terkait : Gubernur NTT-Presiden Timor-Leste bahas zona perdagangan bebas
Dia merekomendasikan agar pemerintah Timor-Leste dan Indonesia bekerja sama untuk membuka kembali pasar perbatasan seperti sebelumnya untuk mencegah jalur ilegal.
Pasar perbatasan juga akan membantu keamanan perbatasan untuk mengontrol pergerakan masyarakat di wilayah perbatasan.
Sementara, pada bulan lalu tim delegasi Presiden RI Joko Widodo dipimpin Gubernur Kupang, Victor Bangtilo Laiskodat dan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto telah bertemu Perdana Menteri, Taur Matan Ruak, dan Presiden Republik, José Ramos Horta untuk membahas pengembangan Zona Perdagangan Bebas (FTZ).
Presiden Horta dan Perdana Menteri, Taur Matan Ruak serta pihak berwenang Indonesia menginginkan Kawasan Perdagangan Bebas dibentuk dalam waktu dekat.
Persiapan teknis akan dilakukan oleh kedua negara dengan harapan dapat memulai pembangunan FTZ pada november atau desember 2022.
Reporter : Camilio de Sousa
Editor : Filomeno Martins (Penerjemah : Armandina Moniz)
