DILI, 19 Oktober 2022 (TATOLI)— Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri, menyetujui dua rancangan usulan resolusi dari Parlemen Nasional tentang Jaminan Sosial Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP) dan Konvensi antara Republik Demokratik Timor-Leste dan Portugal.
Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Magalhães menginformasikan bahwa, rancangan usulan resolusi tentang Jaminan Sosial Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis diajukan Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK), Julião da Silva.
“Konvensi Multilateral CPLP tentang Jaminan Sosial adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari masing-masing negara dan memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan waktu bekerja, terlepas dari negara tempat pekerja melakukan tugas. Jadi, konvensi tersebut untuk menghindari pemborosan waktu dalam karir kontributif dan juga mendapat manfaat dari penghitungan periode jaminan untuk akses ke tunjangan sosial yang tertera dalam konvensi,” kata Menteri Kabinet, Fidelis Magalhães pada wartawan usai rapat Dewan Menteri di kantor Pemerintah, Dili, rabu ini.
Sementara, konvensi antara Republik Demokratik Timor-Leste dan Portugal, diajukan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Solidaritas Sosial dan Inklusif (MSSI), Armanda Berta dos Santos.
“Konvensi antara Republik Demokratik Timor-Leste dan Portugal tentang Jaminan Sosial mencakup semua pekerja dan warga negara kedua negara, termasuk sistem jaminan sosial iuran dan non-kontribusi, serta memiliki dua tujuan mendasar,” jelasnya.
Menteri itu juga menambahkan, disisi lain agregat periode iuran yang diselesaikan di kedua negara, memungkinkan dalam penjumlahan waktu kerja dan pengurangan jaminan sosial untuk kedua negara. Tujuannya, untuk memenuhi periode jaminan pada akses ke manfaat sosial di bawah skema iuran.
Dikatakan, pada sisi lainnya untuk memastikan perlakuan yang sama antara warga kedua negara, yang memungkinkan warga negara dari satu negara yang tinggal di negara lain untuk mendapatkan keuntungan dari hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama dengan warga negara dari negara tempat tinggal tersebut.
Dijelaskan, usulan tersebut akan dikirim ke Parlemen Nasional untuk disetujui dan ratifikasi.
“Dua konvensi itu sangat penting, untuk menjamin perlindungan sosial, kepada Warga Negara Timor Leste (WNTL) yang saat ini ada di Portugal dan dinegara berbahasa portugis dan juga sebaliknya warga berbahasa portugis di TL,” jelas Fidelis.
Dikatakan, untuk dapat menjamin mobilitas di dua negara tersebut, dengan jaminan lebih aman, bukan hanya jaminan hak, namun jaminan sosial dan ekonomi.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
