DILI, 30 juni 2022 (TATOLI)—Menteri Keuangan (Menkeu), Rui Augusto Gomes, mengatakan sejak bulan januari hingga mei 2022, pemerintah Timor-Leste kehilangan dana $1,6 miliar dari pendapatan investasi minyak bumi, karena dampak inflasi global.
“Selama lima bulan, pendapatan investasi minyak bumi menjadi $18,3 miliar dari total $19,1 miliar. Kerugian tersebut terjadi karena dampak inflasi global di negara besar seperti Amerika dan Eropa, dimana mengharuskan bank pusat di negara tersebut harus menaiki suku bunga, yang mengakibatkan dana menurun. Situasi tersebut tidak dapat dikontrol,” kata Menkeu pada pidatonya di seminar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2023, di kantor Kementrian Keuagan (Kemenkeu) Aitarak-laran, kamis ini.
Berita terkait: Pemerintah adakan seminar APBN 2023 untuk mewujudkan langkah baru
Menteri mengingatkan Timor-Leste untuk tidak bergantung pada dana minyak bumi untuk waktu yang lama.
“Dengan volatilitas harga pasar keuangan saat ini, sudah waktunya untuk mengawali diversifikasi produksi kita, mendirikan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat menghadapi situasi buruk seperti pandemi, bencana alam dan krisis politik,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus berinvestasi di sektor sosial seperti kesehatan dan nutrisi, pendidikan, perumahan, air dan kebersihan, perlindungan sosial dan lain-lain.
“Hingga kini, Timor-Leste hanya melaksanakan sesuai instruksi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, namun realitas menggunakan uang rakyat dengan cara yang tidak berkelanjutan, dalam hal ini Produk Domestik Brutu (PDB), sekitar 90% yang merupakan biaya paling tinggi di dunia,” jelasnya.
Menkeu mengutarakan meski dengan anggaran yang tinggi, sejak tahun 2009, pengeluaran cenderung menurun, karena produktivitas terbatas disebabkan kurangnya investasi di bidang pendapatan domestik yang belum mencapai 10% dari PIB karena pajak yang dikenakan kecil.
“Ini sangat penting untuk berkerjasama agar menjamin semua usaha kolektif yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan efesiensi dan dapat menangani kemiskinan, pengangguran dan melayani rakyat,” terangnya.
Hukum Grandes Opções do Plano (GOP) 2023 bersama dengan anggaran per program yang telah diterapkan sejak tahun 2020, akan memungkinan untuk mengubah perspektif yang ada pada biaya pengeluaran anggaran per item pada perspektif yang ditujuhkan melalui biaya pelaksanaan langkah espesifik, sehingga penggunaan sumber APBN dan kesuksesan langkah pemerintah menjadi gampang untuk diukur.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Julia Chatarina
