DILI, 14 Februari 2022 (TATOLI) – Sekretaris Eksekutif Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP), Zacarias Albano, mengatakan lima negara yang membentuk organisasi CPLP telah meratifikasi Perjanjian Mobilitas.
“Sejauh ini, baru lima negara CPLP yang telah menyelesaikan proses ratifikasi. Namun, mereka sudah mengirimkan pemberitahuan ke Sekretariat CPLP di Lisbon, Portugal. Mengenai istilah teknis yang digunakan dalam bahasa hukum adalah ‘Penyimpanan Instrumen Pengesahan,’” kata Sekjen CPLP, Zacarias Albano kepada Tatoli, melalui telfon, senin ini.
Berita terkait : Dewan Menteri setuju mobilitas Negara anggota Komunitas Berbahasa Portugis
Dia menyebutkan, kelima negara tersebut adalah Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Guinea-Bissau dan Mozambike.
“Proses mengenai Brasil sudah akan dilengkapi, seperti juga Angola dan Timor-Leste. Tetapi, kami tidak memiliki informasi tentang proses Guinea Equatorial”, jelasnya.
Dijelaskan, bagian dari Perjanjian Mobilitas, yaitu berkaitan dengan penggunaan paspor diplomatik dan dinas bebas visa.
“Perlu dicatat bahwa ada kemungkinan lain untuk mobilitas. Dengan demikian, setiap Negara Anggota selanjutnya harus membuat perjanjian kemitraan dengan negara-negara CPLP lain yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Saya ingatkan, itu hanya kesepakatan umum,” ujarnya.
Menurutnya, dalam perjanjian kemitraan tambahan, setiap Negara Anggota akan memilih modalitas mobilitas yang paling sesuai untuk diimplementasikannya, dengan mempertimbangkan kelompok penerima manfaat yang berbeda.
“Kesepakatan akan mulai berlaku segera setelah masing-masing negara CPLP menyelesaikan proses ratifikasinya”, tutur Zacarias.
Senin ini, Sekretaris eksekutif memulai, kunjungan resmi ke Brasil. Mengingat bahwa Pemerintah Brasil dan Wakil Camara telah menyetujui Perjanjian Mobilitas, setelah menyerahkannya ke Senat untuk proses ratifikasi akhir. Kunjungan tersebut juga akan membahas dengan pihak berwenang di Brasil.
Sementara itu, Ketua Komunitas Lusophone juga menekankan bahwa eksekutif Angola dan Timor-Leste telah menyetujui dan mengirimkan persetujuan akhir dokumen tersebut ke Parlemen Nasional masing-masing.
Ditanya tentang proses ratifikasi Perjanjian Mobilitas di Timor-Leste, Zacarias da Costa mengatakan, proses internal belum selesai. Karena itu, Parlemen Nasional perlu mempercepat pengesahan untuk disampaikan kepada Kepala Negara dan diterbitkan pada Jornal da República de Timor-Leste.
“Resolusi yang diusulkan dari perjanjian itu disetujui oleh pemerintah TL. Dan sekarang anggota PN TL harus menyusun agendanya agar secepatnya bisa disetujui”, jelasnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
