DILI, 08 februari 2021 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste (TL) melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (MKAE), kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan tim Lintas Kementerian guna mengaktualisasi pekerjaan yang dilakukan terkait kesiapan TL menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (OPD).
Menteri MKAE, Joaquim Amaral mengatakan pihaknya telah menyerahkan laporan persiapan OPD dari juli 2020 hingga 2021 kepada Lintas Kementerian untuk melihat dan membahas bersama berdasarkan pembentukan Komisi antar Kementerian berdasarkan Undang-Undang No. 009/PM/III tahun 2020 dan diubah menjadi UU No. 077/PM/VI/2021.
Berita terkait : Presiden Lú Olo dan MKAE bahas proses TL masuk anggota OPD
“Rapat juga mendapatkan partisipasi OPD dari Jenewa melalui video konferens. Informasi yang ada dalam laporan diupdate pada rapat Lintas Kementerian. Laporan aktual dari Sekretariat Teknik dari Jenewa tentang lanjutan asistensi Teknik yang diberikan OPD pada TL,” kata Menteri Joaquim Amaral, kepada wartawan usai rapat di Hotel Novo Turismo,Dili, selasa ini.
Dikatakan, salah satu isi dari laporan tersebut berupa, apresiasi negara anggota OPD terhadap TL pada semua usaha yang dilakukan agar TL bisa secepatnya masuk menjadi anggota OPD.
“Khususnya pada pertanyaan yang dipersiapkan oleh negara anggota OPD untuk TL, tim Lintas Kementerian telah menjawabnya dan negara anggota memberikan apresiasi. Sehingga mereka melanjutkan pertanyaan lain untuk dijawab, dan TL siap melaksanakanya,” ujarnya.
Berita terkait : PM dan MEKAE bahas persiapan TL masuk anggota OPD
Ia memaparkan pada 2022 ini merupakan tahun penentuan. Sehingga, TL harus mengelar rapat antara Lintas Kementerian untuk memenuhi kalender yang diberikan Sekretariat OPD pada TL.
“Ada banyak persyaratan yang harus disiapkan dalam tahun ini untuk menjadi anggota OPD. Persiapan utama adalah bagaimana melakukan negosiasi bilateral tentang penawaran TL dalam produk dan pasar kerja yang harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, jika semua syarat dipenuhi, TL bisa menjadi anggota OPD antara tahun 2022 atau 2023.
Sementara itu, Duta Besar OPD di Jenewa, Mikha Osh dalam pertemuan video konferens mengatakan, dalam waktu dekat TL dapat mencapai targetnya untuk menjadi angota OPD. Dari semua usaha yang dilakukan kedepannya TL harus bekerja keras dan tetap konsisten.
“Hubungan bilateral yang dilakukan, setelah menerima proposal dari beberapa Negara anggota, banyak yang mendukung dan mengadakan rapat untuk membagikan informasi tentang proses bilateral. Misalnya, Jepang dan negara lainnya,” kata Mikha Osh.
Lintas Kementerian yang terkait yang mengadakan rapat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama, Kementerian Transportasi dan Komunikasi, Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri, Kementerian Perminyakan dan Kementerian Kehakiman.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
