DILI, 09 november 2021 (TATOLI)—Pemerintah Timor-Leste (TL) bersama organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), selasa ini meluncurkan survei SEIA kedua UMKM atau penilaian dampak sosial ekonomi COVID-19 di TL edisi kedua tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Peluncuran survei SEIA kedua UMKM atau penilaian dampak sosial ekonomi COVID-19 di TL edisi kedua tersebut dilakukan di Hotel Timor, Dili, selasa ini.
Survei UMKM SEIA-kedua adalah hasil dari Kerjasama antara Kementerian Keuangan melalui Direktorat Statistik dan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang dikumpulkan antara 3 agustus dan 28 agustus 2021 dari 12 kotamadya termasuk RAEOA.
Pengambilan sampel untuk UMKM formal dengan melakukan survei menggunakan dua set data untuk memastikan kelengkapan kerangka sampling. Dataset pertama mencakup daftar 7.710 perusahaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beroperasi dan membayar pajak sebelum Keadaan Darurat COVID-19. Dataset kedua sebanyak 4.304 perusahaan diperoleh dari SERVE dan termasuk UMKM yang terdaftar pada 2020.
Pengambilan sampel untuk UMKM informal, melalui survei rumah tangga, pekerja mandiri dan bisnis yang tidak terdaftar diidentifikasi dan sampel bisnis informal diambil dari database individu. Dari 4292 rumah tangga yang diwawancarai (dengan 14.134 individu berusia 15-65 tahun) dalam survei rumah tangga.
Data tersebut menunjukan 3.188 individu dari 1.295 rumah tangga diidentifikasi sebagai pekerja informal yang hanya menjual atau sebagian besar menjual produk pertanian atau wiraswasta dengan bisnis yang tidak terdaftar. Sampel usaha informal terdiri dari 404 UMKM di 23 desa.
Studi ini menyoroti bagaimana keadaan darurat karena COVID-19 memperbesar banyak kerentanan mendasar di dalam negeri, termasuk kurangnya infrastruktur dasar, ketergantungan pada impor, terbatasnya kegiatan produktif di dalam negeri, terbatasnya akses ke layanan pemerintah, dan terbatasnya kemampuan teknologi.
Dampak negatif Covid-19 terkait UMKM formal dan informal di perkotaan dan terpencil diperparah oleh keadaan darurat yang berkepanjangan. Karyawan UMKM juga terkena dampaknya, namun lebih parah pada perempuan daripada laki-laki.
Meski beberapa UMKM mampu memanfaatkan kondisi pasar dan tumbuh, sebagian besar UMKM dilaporkan terkena dampak negatif akibat berkepanjangannya keadaan darurat terkait Covid-19 ini.
Segmen UMKM terdiri dari 65,3% formal dan 34,7% informal; proporsi usaha informal di luar Dili adalah 51,6%. Sektor swasta di TL terkonsentrasi dengan usaha mikro yang menyumbang 92,4% dari UMKM dalam survei SEIA-2 UMKM.
Pada saat kerja lapangan, 19,7% UMKM tidak aktif dan 80,3% aktif. Banyak dari UMKM aktif berjuang dengan kondisi pasar yang berlaku dengan 38,2% dilaporkan sangat prihatin, dan secara keseluruhan, 90,1% dilaporkan khawatir tentang keberlanjutan usaha mereka.
Sebagian besar UMKM formal, khususnya di Dili, terkena dampak pembatasan keadaan darurat. UMKM informal tetap kurang terpengaruh oleh pembatasan tetapi mereka juga dipengaruhi oleh kondisi pasar berkembang karena pembatasan keadaan darurat.
Sementara itu, Perwakilan PBB untuk TL, Roy Trivedy dalam pidatonya menyebutkan peluncuran SEIA-2 UMKM datang pada waktu yang tepat, karena Parlamen Nasional sedang membahas APBN 2022 dengan menetapkan prioritas untuk tahun mendatang.
“Kami berharap bahwa bukti konsekuensi sosial-ekonomi dari pandemi di TL yang disorot dalam laporan ini dapat lebih menginformasikan dan memprioritaskan kebijakan dan intervensi untuk pemulihan sosial-ekonomi COVID-19 pada tahun 2022 dan seterusnya,” ungkap Roy dalam acara peluncuran di Hotel Timor, selasa ini.
Menurutnya, SEIA-2 UMKM menyediakan data nasional yang paling mutakhir dan representatif untuk mengakses skala penuh dampak Covid-19 di TL, termasuk pada pekerjaan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan umum penduduk.
Katanya, PBB siap mendukung Pemerintah dan mitra untuk meneruskan rekomendasi yang muncul dari SEIA 2.0, dan kami terus dipandu Pemerintah dalam menetapkan visi dan prioritas untuk pemulihan. SEIA-2 UMKM adalah contoh yang bagus untuk menyatukan keahlian teknis badan-badan PBB dalam semangat Satu PBB: selain UNDP dan UNFPA, badan-badan termasuk UN Women, UNICEF, FAO, WFP, WHO dan PBB sendiri.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM), Taur Matan Ruak berterima kasih atas pekerjaan yang dilakukan PBB karena survei ini akan memungkinkan Pemerintah untuk menilai dengan lebih teliti dan pasti dampak krisis pandemi terhadap tatanan ekonomi dan sosial TL.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
