DILI, 21 juli 2021 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste (TL) melalui Dewan Menteri mengusulkan kepada Presiden Republik Demokrat Timor-Leste (RDTL), Francisco Guterres Lú Olo untuk memperpanjang status negara dalam keadaan darurat (bahasa tetum: Estadu Emerjensia-EE) selama 30 hari lagi.
Dewan Menteri mengeluarkan keputusan itu setelah Pusat Integrasi Manajemen Krisis (SIJK) mempresentasikan situasi rill mengenai perkembangan kasus Covid-19 di TL yang masih terus bertambah dan mencegah masuknya virus dengan varian terbaru yakni SARS-CoV-2.
“Pemerintah mengusulkan kepada Presiden Republik tentang perpanjangan EE, agar Presiden konsultasi dengan lembaga-lembaga negara, seperti dewan Negara dan keamanan sosial, dan dikirim ke parlamen untuk mendapat persetujuan,” kata Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Manuel Leite Magalhães di kantor Pemerintahan, Dili, rabu ini.
Ia menambahkan perpanjangan EE mulai dari agustus sampai september 2021. Menurut Konstitusi, EE hanya berlaku selama 30 hari. Karena itu, setiap perubahan perpanjangan harus disetujui Parlamen Nasional.
“Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah bisa mengambil langkah dengan membatasi hak setiap orang, jika dengan alasan yang tepat, selama 30 hari,” ujarnya.
Dikatakan, pemerintah mengambil langkah tersebut berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 di TL yang terus meningkat dan mencegah masuknya virus dengan varian terbaru yakni SARS-CoV-2 agar melindungi masyarakat TL dari ancaman virus tersebut.
Kasus covid-19 di TL mencapai 10.174. Dari jumlah itu, 9.390 orang sembuh dan 26 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
