DILI, 12 juli 2021 (TATOLI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan laporan tahunan 2019 dan 2020 kepada anggota Parlemen Nasional (PN).
Penyampaian laporan merupakan tindakan wajib, berdasarkan UU No.07/2016 pasal 8 (3), yang mendefinisikan bahwa, setiap tahun KPU harus menyampaikan laporan kepada PN.
Laporan tahunan 2019 terutama menyoroti persiapan dan pelaksanaan pemilu pada pemilihan presiden dan parlemen 2017 dan pemilihan awal 2018, sedangkan pada 2020 fokus pada kegiatan rutin setelah pemilu 2017 dan 2018.
Bagian kedua dari laporan tersebut mencakup laporan kegiatan yang dilakukan KPU hingga saat ini. Para komisaris KPU, yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021, sesuai dengan Undang-Undang No. 7/2016, pasal 7, tentang masa kerja selama waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang satu kali lagi.
Ketua KPU, Alcino Barris mengatakan, meskipun Timor-Leste (TL) masih memperkuat pembangunan di berbagai sektor, kemajuan siklus pemilu bukanlah hal baru.
“Itu adalah tindakan normal dan mudah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Ini juga merupakan kemakmuran baru untuk mencapai tujuan memuaskan,” ungkap Alcino di PN, senin ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan, KPU juga membentuk tim konsultasi untuk melakukan survei nasional, guna mendengarkan pendapat pemilih atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Pemilu dan melakukan pelatihan intensif bagi para komisioner dan pejabat.
Di tingkat kota, ia mengatakan, STAE menyelenggarakan pelatihan pendidikan kewarganegaraan tentang konstitusi, undang-undang dan kejahatan pemilu, prosedur administrasi dan kepemimpinan.
Ketua KPU juga menilai pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk menjamin tingkat partisipasi yang tinggi, karena TL tidak memilih pemungutan suara wajib.
Alcino Barris juga mengungkapkan, KPU juga mengaudit subsidi publik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN ) yang diberikan kepada Partai Politik (Parpol) yang duduk di PN. Penggunaan dana dan tunjangan, serta pelatihan Parpol tentang undang-undang pemilu.
“KPU sangat yakin bahwa semua kegiatan yang sudah dilakukan dan yang masih berlangsung akan memberikan manfaat besar bagi perubahan demokrasi di negeri ini dan juga akan menjamin kualitas dalam pemilu mendatang, karena KPU adalah akar demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tuturnya.
Pejabat itu juga mengungkapkan, anggaran yang diterima KPU pada 2019, sebesar $9,9 juta, dan sudah digunakan 95%.
Total anggaran KPU hanya tiga juta, selebihnya $6,9 juta dialokasikan untuk subsidi Parpol yang memiliki kursi di parlemen.
Pada tahun 2020, total anggaran KPU adalah $7,3 juta dolar, di mana $1,3 juta dialokasikan untuk Parpol yang memiliki kursi di parlemen dan enam juta digunakan untuk operasional di KPU, dan sudah digunakan 100%.
Sejak januari hingga oktober 2020, KPU telah melaksanakan Alokasi Anggaran Sementara (DOT) sebesar $81,6 juta untuk kebutuhan barang dan jasa. Namun, paket pajak yang dialokasikan hanya $490.076.
“Artinya anggaran yang dialokasikan ke KPU sangat rendah dibandingkan anggaran yang dijalankan kurang dari $ 323.579,33. Situasi ini berimbas pada utang KPU pada 2020 sebesar US$158.484 juta,” lapornya.
Reporter : Afonso do Rosário
Editor : Maria Auxiliadora (penerjemah : Armandina Moniz)
