DILI, 15 Mei 2026 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ke Parlemen Nasional sebagai langkah menghadapi tekanan ekonomi global, terutama dampak kenaikan harga bahan bakar internasional dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional.
Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, menyerahkan langsung proposal perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 8/2025 tentang APBN 2026 kepada Ketua Parlemen Nasional, Fernanda Lay, Jumat di Dili.
Penyerahan dokumen tersebut turut disaksikan Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, Wakil Menteri Keuangan, Regina de Jesus, dan Wakil Menteri Urusan Parlemen, Adérito Hugo da Costa.
Pemerintah menjelaskan bahwa revisi APBN dilakukan untuk merespons dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga bahan bakar dunia, sekaligus mendukung pembiayaan pelaksanaan Keketuan Sementara Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) yang saat ini dipegang Timor-Leste.
Selain itu, perubahan anggaran juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terkait Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA).
Proposal revisi APBN tersebut sebelumnya telah disetujui dalam rapat Dewan Menteri pada 13 Mei 2026.
Melalui revisi itu, total konsolidasi APBN 2026 meningkat sebesar US$101,1 juta sehingga mencapai sekitar US$2,39 miliar.
Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan nilai anggaran tidak berasal dari tambahan transfer Dana Perminyakan, melainkan melalui penyesuaian sumber pembiayaan negara, termasuk penggunaan saldo anggaran sebelumnya, dana tersedia dalam rekening pemerintah, serta peningkatan pendapatan domestik.
Dalam penjelasannya, Pemerintah menilai kondisi ekonomi global saat ini berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian Timor-Leste yang masih sangat bergantung pada impor, khususnya bahan bakar dan produk pangan.
Kenaikan harga internasional tersebut dinilai dapat memengaruhi biaya transportasi dan mendorong inflasi domestik.
Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan, rata-rata inflasi tahunan pada 2026 diperkirakan meningkat menjadi 2,2 persen dibandingkan 1,2 persen pada 2025. Meski demikian, Pemerintah optimistis dampak inflasi masih dapat dikendalikan melalui kebijakan stabilisasi harga bahan bakar yang telah diterapkan.
Pemerintah berharap revisi APBN 2026 dapat segera dibahas dan disahkan Parlemen Nasional guna memastikan berbagai program prioritas negara tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
