DILI, 12 Mei 2026 (TATOLI) — Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn mengatakan para pemimpin ASEAN setuju untuk tetap mengintensifkan dialog dengan pemerintahan baru Myanmar demi mengusahakan berakhirnya konflik dan mewujudkan rekonsiliasi nasional di negara itu.
Sekjen Kao Kim Hourn mengatakan dalam konferensi pers terkait hasil KTT ke-48 ASEAN, Senin (11/05), para menteri luar negeri se-ASEAN setuju bahwa mereka perlu terus berkomunikasi dengan mitranya di Myanmar untuk mencari solusi perdamaian di sana.
“Para menteri luar negeri se-ASEAN sepakat akan perlunya mengadakan pertemuan daring untuk mendengar perkembangan dari pihak Myanmar dan, tentu saja, bagi pihak Myanmar untuk dapat mendengar pandangan dan masukan dari mitra di ASEAN,” kata Sekjen Kao Kim Hourn di kantor Sekretariat ASEAN Jakarta, Indonesia, Senin (11/05).
Berita terkait : Ramos-Horta soroti upaya diplomatik ASEAN terkait Pelanggaran HAM di Myanmar
Menurut Sekjen Kao Kim Hourn, para pemimpin se-Asia Tenggara pada dasarnya sepakat untuk memperjuangkan tercapainya konsensus terkait isu Myanmar. Tetapi, pembahasan masih terbuka untuk menentukan langkah selanjutnya yang perlu ditempuh untuk Myanmar.
Dikatakan, ASEAN berkomitmen terus memfasilitasi solusi damai atas konflik di Myanmar yang selaras dengan Konsensus Lima Poin (5PC).
Ia pun memastikan bahwa proses rekonsiliasi di Myanmar akan dilakukan dengan cara-cara yang dipimpin dan diatur oleh Myanmar sendiri.
“Yang perlu ditekankan adalah untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan dan bahwa rekonsiliasi nasional sejati dapat terwujud,” demikian kata Sekjen Kao Kim Hourn.
Dalam KTT ke-48 ASEAN, para pemimpin ASEAN akhirnya mengizinkan kehadiran menteri luar negeri (menlu) dan diplomat Myanmar mengikuti agenda sampingan secara virtual dalam pertemuan tingkat menlu ASEAN mulai Juli mendatang.
Sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, ASEAN melarang kehadiran pemimpin Myanmar dalam agenda organisasi itu sejak Oktober 2021.
TATOLI kutip dari Antara News
