DILI, 23 Oktober 2025 (TATOLI) – Delegasi Uni Eropa (UE) bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) resmi meluncurkan program “Dalan ba Digital : A New Path for Digital Citizenship in Timor-Leste” untuk mempercepat transformasi digital di Timor-Leste melalui peningkatan layanan publik digital, penguatan tata kelola, dan perluasan literasi digital masyarakat.
Peluncuran program itu dilakukan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Timor-Leste, Thorsten Bargfrede, Perwakilan Tetap UNDP di Timor-Leste, Katyna Argueta, Menteri Administrasi Negara, Tomás Cabral, dan Menteri Kehakiman, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, serta acara peluncuran dihadiri juga sejumlah perwakilan lembaga pemerintah, dan mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Duta Besar Uni Eropa, Thorsten Bargfrede, menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi negara yang ingin maju di abad ke-21.
“Melalui “Dalan ba Digital”, Uni Eropa ingin membantu Timor-Leste membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif,” ujar Dubes Uni Eropa dalam acara peluncuran yang berlangsung di Hotel Palm Springs, Dili, Kamis ini.
Ia menambahkan, proyek ini akan fokus pada tiga prioritas utama seperti mengembangkan kerangka hukum yang aman dan tepercaya di ruang digital, menciptakan platform digital yang ramah pengguna bagi warga dan lembaga publik, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas digital pegawai negeri dan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kita harus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses ini,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Tetap UNDP di Timor-Leste, Katyna Argueta, mengatakan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kepemimpinan, kebijakan, dan komitmen terhadap inklusi sosial.
“Bagi negara kecil seperti Timor-Leste, ukuran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Negara kecil bisa lebih cepat beradaptasi dan lebih mudah berinovasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, transformasi digital dapat menjadi penyeimbang besar dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
“Layanan publik digital meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga negara,” ujarnya.
Dilain pihak, Menteri Administrasi Negara, Tomás Cabral, menyatakan bahwa Pemerintah Timor-Leste berkomitmen untuk terus memperkuat agenda digitalisasi pemerintahan.
“Pemerintah siap untuk melangkah maju, dan para mitra memiliki kewajiban untuk mendukung,” ucapnya.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama dengan Uni Eropa, Portugal, dan Bank Dunia, serta kolaborasi dengan UNDP dalam memperluas jaringan digital di seluruh wilayah.
Sedangkan, Menteri Kehakiman, Sérgio Hornai, menyoroti pentingnya membangun kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di Timor-Leste.
“Kewarganegaraan digital bukan hanya tentang akses internet, tetapi juga tentang menggunakan teknologi secara aman, etis, dan kreatif,” jelasnya.
Ia menjabarkan tiga pilar utama untuk memperkuat kewarganegaraan digital yaitu :
- Inklusi Digital yaitu, memastikan semua warga memiliki akses internet yang terjangkau dan andal
- Literasi dan Pendidikan Digital yaitu, membekali generasi muda dengan keterampilan berpikir kritis dan inovatif
- Pemerintahan Digital dan Kepercayaan yaitu, melindungi data pribadi serta memastikan layanan publik transparan dan aman
Menurut Hornai, Kementerian Kehakiman telah mengembangkan berbagai sistem penting seperti DMIS (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) dan PETL (Paspor Elektronik Timor-Leste), serta sedang merancang Sistem Identitas Digital Tunggal (SIDU) sebagai fondasi digital nasional.
“Masa depan Timor-Leste adalah digital, tetapi juga harus menjadi masa depan manusia, di mana teknologi melayani rakyat dan memperkuat demokrasi,” pungkasnya.
Program “Dalan ba Digital” merupakan inisiatif bersama Uni Eropa dan UNDP yang bertujuan mendukung Pemerintah Timor-Leste dalam membangun sistem administrasi publik berbasis digital yang transparan, efisien, dan inklusif.
Program ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Strategis Nasional 2011–2030, serta menjadi bagian dari upaya menuju pemerintahan digital penuh pada 2027, seiring persiapan Timor-Leste menjadi anggota penuh ASEAN.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
